DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan per Negara

Angga Bratadharma    •    Sabtu, 14 Apr 2018 10:01 WIB
pajakperpajakanekonomi indonesia
DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan per Negara
Gedung Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (MI/ANGGA YUNIAR)

Jakarta: Untuk melaksanakan ketentuan mengenai penyampaian laporan per negara (country-by-country report) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online.

Mengutip keterangan resmi DJP, Sabtu, 14 April 2018, dalam sistem tersebut Wajib Pajak (WP) akan dipandu secara tahap demi tahap dalam menyampaikan Notifikasi. Notifikasi tersebut berisi pernyataan apakah WP Badan tersebut hanya wajib menyampaikan notifikasi namun tidak wajib menyampaikan CbC report, atau wajib menyampaikan notifikasi dan wajib menyampaikan CbC report.

Apabila WP memiliki kewajiban untuk menyampaikan CbC report maka WP menyampaikan CbC report (beserta kertas kerja, dalam hal WP merupakan entitas induk yang merupakan WP dalam negeri) dalam format XML bersamaan dengan penyampaian notifikasi. CbC report tidak diperkenankan disampaikan dalam bentuk kertas maupun format file selain XML.



Terhadap notifikasi dan/atau CbC report yang disampaikan melalui DJP Online akan diberikan tanda terima yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Apabila WP menyampaikan SPT dalam bentuk SPT Elektronik, tanda terima tersebut disampaikan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) sebagai bagian dari dokumen.

Khusus untuk tahun pajak 2016 notifikasi dan/atau CbC report disampaikan paling lambat 30 April 2018, sedangkan untuk periode selanjutnya notifikasi dan/atau CbC report disampaikan paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

WP yang merupakan bagian atau anggota dari suatu grup usaha, termasuk yang memiliki transaksi afiliasi, wajib menyampaikan notifikasi. Suatu negara atau yurisdiksi disebut memiliki QCAA efektif dengan Indonesia apabila untuk tahun pajak yang sama negara tersebut memilih Indonesia sebagai mitra pertukaran CbC report dan Indonesia bersedia bertukar.

Sistem elektronik penyampaian notifikasi dan/atau CbC report tersebut dapat diakses hingga 30 April 2018. Untuk keperluan pertukaran CbC report dengan negara lain, sistem akan ditutup sementara pada 1 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dan dapat diakses kembali mulai 1 Juli 2018.

 


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA