Menyejahterakan Masa Tua PNS, Kemenkeu Kaji Perubahan Skema Pensiun

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 18 Aug 2017 19:20 WIB
pns
Menyejahterakan Masa Tua PNS, Kemenkeu Kaji Perubahan Skema Pensiun
Ilustrasi. (FOTO: MI/Angga Yuniar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji perubahan skema pembayaran pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dari pay as you go menjadi fully funded dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan para abdi negara di masa tua.

"Pemerintah lagi mengkaji skema pensiun PNS. Kita kaji ulang karena itu kan skema 10-20 tahun lalu. Ada dua sisi yang kita review," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2017.

Dalam kajian tersebut meliputui skema pembayaran iuran. Saat ini, PNS sudah membayar iuran untuk program pensiunan sebesar 4,75 persen dari gaji pokok. Besaran iuran tersebut belum memasukkan tunjangan kinerja.

"Selain gaji pokok kan ada tunjangan kinerja yang dulu tidak diperhitungkan sebagai iuran. Kita akan lihat karena take home pay PNS jauh lebih tinggi dari gaji pokok, sehingga kalau kita dapat iuran lebih, kita punya modal untuk menampung dana pensiun dan dikembalikan ke PNS yang pensiun," ujar Askolani.

Kajian yang dilakukan juga terkait manfaatnya. Saat ini, pensiunan PNS menerima uang pensun 70-75 persen dari gaji pokok terakhir. Ke depan, ia bilang, pemerintah memungkinkan untuk masuk membantu iuran pensiun PNS.

"Termasuk pemerintah bisa dimungkinkan (iuran) tapi ini masih kajian. Kalau kita kumpulkan dana pensiun lebih banyak, maka kita bisa kasih uang pensiun lebih banyak juga. Kan sekarang mereka terima uang pensiun kecil sekali, ini yang sedang dikaji Kemenkeu dan Kementerian PAN-RB," tutur dia.

Lebih jauh mengenai besaran kenaikan iuran pensiun bagi PNS dan pemerintah, dirinya  mengaku belum terlalu detil membahasnya, termasuk apakah dengan skema fully funded, purna PNS akan mendapat uang pensiun sekaligus seperti pesangon atau tetap dibayar setiap bulan.

"Kita masih review, misalnya selama ini teman-teman iuran 50, bisa tidak jadi 55 atau 60 termasuk pemerintah bisa membayar iuran. Kalau kita bisa membantu, kan pensiunan PNS bisa lebih baik ke depan. Nanti pada waktunya kita sampaikan, karena yang pasti skema ini untuk pensiun PNS ke depan," jelas Askolani.


(AHL)