Kemenkeu Percepat Penyerapan DIPA APBN 2018

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 04 Dec 2017 20:39 WIB
apbn
Kemenkeu Percepat Penyerapan DIPA APBN 2018
Gedung Kementerian Keuangan. Dokumentasi : Kementerian Keuangan.

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 bakal diserahkan lebih cepat bila dibanding tahun sebelumnya.

"Rencana hari Rabu ini tanggal 6 Desember nanti, akan ada penyerahan DIPA dari Presiden langsung ke semua Kementerian dan Lembaga termasuk Kepala Daerah," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani, ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Askolani mengatakan, tujuan penyerahan DIPA dipercepat agar implementasi atau pelaksanaan belanja negara dari Kemenkeu dan lembaga hingga daerah bisa dilaksanakan lebih cepat. Ketika lebih cepat, maka bakal mendorong ekonomi lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak, hingga pemerataan ekonomi nasional.

"Penyerahan DIPA tahun ini relatif lebih cepat dibanding tahun lalu, yang dilaksanakan di minggu kedua Desember 2017. Penilaian kami, lebih cepat itu lebih bagus. Karena dulu itu bisa baru mulai penyerahan DIPA itu di Januari atau Februari," kata Askolani.

Selain itu, bilang dia, penyerahan DIPA lebih cepat juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar anggaran belanja pemerintah bisa cepat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya proyek-proyek yang melalui proses tender bisa dilaksanakan di awal tahun.

"Harapan kami, nanti tanda tangan kontrak (proyek) bisa dilakukan di Desember dan belanja sudah bisa di awal tahun. Sehingga ini juga akan mengubah pola belanja," tegas Askolani.

Sebagaimana diketahui, pada undang-undang APBN 2018, anggaran belanja negara mencapai Rp2.220,7 triliun. Angka itu meningkat dari belanja negara sebesr Rp2.080 triliun di tahun ini.

Anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp766,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.

 


(SAW)