Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Bangun Infrastruktur dengan Utang

Eko Nordiansyah    •    Senin, 10 Dec 2018 18:44 WIB
utang luar negeriinfrastruktur
Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Bangun Infrastruktur dengan Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak membangun infrastruktur dengan menggunakan utang. Menurut dia, ada beberapa skema pembiayaan untuk membangun infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pernyataan Sri Mulyani menanggapi keinginan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Jika terpilih menjadi presiden Indonesia, Prabowo berjanji tidak akan mengunakan utang untuk membangun infrastruktur.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (KPBU), hingga Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi itu semua mekanisme kalau menggunakan ekuitas tidak utang. Kalau ada infrastruktur yang sudah jalan, kemudian disekuritisasi, dan kita bisa hasilkan dana dari itu, itu berarti kita bisa mendapatkan dana baru," kata dia di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

Dirinya menambahkan, sekuritisasi proyek infrastruktur melalui pasar modal akan menghasilkan dana baru untuk membangun infrastruktur lainnya. Dengan begitu maka dana yang ada bisa terus digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menjaminkan infrastruktur yang sudah ada.

"Kalau sekuritisasi berarti kita melakukan equity financing, itu enggak pakai debt financing. Kalau equity financing berarti ada yang punya modal mereka masukkan, kalau swasta ya merek masuk, kalau kita lihat, libatkan swasta banyak, kita harus dengarkan keinginannya apa," jelas dia.

Biasanya, lanjut dia, swasta akan melihat apakah proyek infrastruktur yang dikembangkan bisa menguntungkan. Jika tidak, pihak swasta akan meminta jaminan kepada pemerintah atau masuk dengan skema pinjaman pembiayaan lainnya yang tersedia.

"Kalau pandangan risiko mereka sensitif, mereka enggak berani masuk ekuitas, masuknya loan dulu. Kita menyiapkan banyak mekanisme. Poin saya (keinginan Prabowo) itu ide yang baik, kita hargai. Itu mungkin menimbulkan kemampuan financing yang kita butuhkan," pungkasnya.

 


(AHL)