DJP Klaim Kepatuhan WP Meningkat Usai Amnesti Pajak

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 09 Mar 2018 08:16 WIB
pertumbuhan ekonomipajakekonomi indonesiatax amnesty
DJP Klaim Kepatuhan WP Meningkat Usai Amnesti Pajak
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat usai program amnesti pajak, baik dilihat dari sisi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan maupun hasil akhir berupa capaian penerimaan.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji berharap peningkatan tersebut terus berlanjut makin baik lagi ke depan. Adapun otoritas pajak siap melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan WP peserta amnesti pajak yang masih belum sepenuhnya melaporkan harta atau yang belum ikut amnesti pajak.

Salah satu yang dilakukan, lanjut Angin Prayitno, yakni dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017. Aturan tersebut berisikan agar wajib pajak membenarkan informasi penghasilan dan asetnya di SPT. Itu menjadi penting karena masih banyak yang belum sepenuhnya jujur.

"Kami tetap imbau, kan ada konseling dan PMK 165. Manfaatkan semaksimal mungkin kalau lupa-lupa," kata Angin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2018.

Dia mengingatkan agar wajib pajak segera membetulkan SPT sebelum nantinya DJP Kemenkeu melakukan pemeriksaan dan penindakan. Saat ini, DJP Kemenkeu masih mengedepankan pembinaan dan komunikasi.

Adapun hingga Kamis ini, jumlah wajib pajak yang lapor SPT sudah mencapai 3,9 juta atau naik dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 2,7 juta. Tahun ini target pelaporan SPT meningat menjadi 80 persen dari tahun lalu yang sebesar 72 persen.

Jumlah wajib pajak yang diwajibkan lapor SPT tahun ini berjumlah 18 juta. Artinya jika ditargetkan 80 persen maka sekitar 14,4 juta wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun ini. Sementara penerimaan yang berasal dari hasil pemeriksaan, kata Angin, mengalami sedikit peningkatan dari Rp49 triliun menjadi Rp50 triliun.


(ABD)