Menkeu Tepis Isu Kenaikan Anggaran Bansos Bermuatan Politis

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 17 Aug 2018 07:45 WIB
pertumbuhan ekonomibansosekonomi indonesia
Menkeu Tepis Isu Kenaikan Anggaran Bansos Bermuatan Politis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menepis isu kenaikan alokasi bantuan sosial (bansos) tahun depan bermuatan politis. Pasalnya dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan diri di 2019, kenaikan anggaran untuk bansos dianggap punya tujuan tertentu.

Belanja negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 akan mencapai Rp2.493,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Belanja pemerintah, salah satunya akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial.

"Program penurunan kemiskinan selama ini juga sudah dilaksanakan. Menurut saya, yang disampaikan Presiden konsisten selama lima tahun ini," kata Sri Mulyani, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Dirinya menambahkan program kesejahteraan masyarakat telah dijalankan sejak pertama Presiden Jokowi memimpin. Menurut Sri Mulyani pemerintah terus memperbaiki penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

"Waktu itu Beliau bilang ingin mengurangi beban masyarakat miskin, dan itu dilakukan. Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang dianggap paling efektif, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), makanya itu diintensifkan," jelas dia.

Pada 2018, pemerintah akan menyalurkan anggaran jaminan sosial kepada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Tahun depan, pemerintah akan memperkuat PKH melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan JKN menjadi 96,8 juta jiwa.

Sementara itu, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada 2019, sasaran BPNT ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

 


(ABD)


PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

2 days Ago

Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…

BERITA LAINNYA