Pemerintah Diminta Sosialisasikan Kebijakan Atasi Gejolak Ekonomi Global

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 14 Sep 2018 12:39 WIB
berita dpr
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Kebijakan Atasi Gejolak Ekonomi Global
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo - - Foto: MI/ Rommy Pujianto

Jakarta: Pemerintah diminta untuk mensosialisasikan setiap kebijakan yang diambil dalam memgatasi gejolak ekonomi global. Hal tersebut diyakini dapat menghindari kesalahpahaman terhadap lembaga eksekutif.

"Setiap penyesuaian kebijakan hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari salah pengertian atau salah persepsi," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Jumat 14 September 2018.

Meski demikian, Bambang mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor seperti, menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 terhadap 1.147 komoditas atau produk.

"Utamanya ketika durasi gejolak nilai tukar valuta, atau penguatan nilai tukar dolar AS  masih sulit diprediksi," ungkap dia.

Ia pun meminta penyesuaian kebijakan oleh pemerintah harus dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi masyarakat maupun keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

"Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol.  Sebab, ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak,  yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan sederet kebijakan demi menekan impor dan mereduksi penggunaan mata uang dolar AS. Bahkan pemerintah terpaksa menunda sebagian proyek strategis nasional untuk menghemat anggaran. Termasuk menunda program listrik 35 ribu megawatt demi menghemat beban impor antara USD8-10 miliar.

Selanjutnya, pemerintah berupaya menekan impor dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya mewajibkan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) guna menghemat devisa hingga USD2 miliar.  Lalu menaikkan pajak penghasilan (PPh) untuk impor 1.147 jenis barang dengan tujuan menekan defisit hingga USD6 miliar.


 


(Des)