Beberapa Tahapan Pemangkasan Izin Larangan Terbatas

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 01 Aug 2017 14:25 WIB
imporderegulasi
Beberapa Tahapan Pemangkasan Izin Larangan Terbatas
Pemerintah mengadakan rapat penyederhanaan perizinan. (FOTO: Metrotvnews.com/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menerapkan beberapa tahapan dalam menghilangkan produk larangan dan/atau pembatasan (lartas) barang-barang impor.

Pertama, otoritas pemeriksa di pelabuhan tidak boleh mencegat barang impor yang akan masuk tanpa diperiksa terlebih dahulu kecuali untuk urusan keamanan. Jadi, barang tersebut baru bisa diperiksa setelah ada di dalam negeri.

Kedua, jika biasanya satu barang atau kode harmonisasi sistem (HS) bisa kena lartas di 3-4 kementerian, maka ke depannya tidak boleh lagi double atau bahkan triple pengenaan izin.

Ketiga mengenai single risk management. Di Pelabuhan Tanjung Priok, ada kewenangan 15 kementerian dan tiga lembaga yang masing-masing memiliki standar pemeriksaan masing-masing yang membuat lama proses untuk masuk.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jika satu barang sudah dapat izin lampu hijau dari lima kementerian, namun dari salah satu kementerian diberi lampu merah, maka seluruhnya akan berubah merah. Oleh karenanya akan disamakan dan disimplifikasi.

"Kita akan standarkan ini harus sama. Kalau sudah hijau enggak bisa jadi merah. Begitu kita samakan yang kena lartas 49 persen akan turun ke 17 persen, bahkan bisa lebih sedikit dari itu. Namun, mohon dimengerti mengubah prosedur dari border menuju ke dalam perlu waktu hingga akhir tahun menuju 17 persen," jelas Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Agustus 2017.

Baca: Pemerintah Pangkas Izin Larangan Impor Terbatas

Seperti diketahui, Pemerintah tengah berupaya untuk menyederhanakan perizinan dalam rangka mendorong perdagangan dan industri di Tanah Air dengan mengurangi level larangan terbatas dari posisi 49 persen menjadi 17 persen.

Lartas merupakan aturan yang mengendalikan pergerakan tata niaga untuk masuk dalam negeri dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi atau aturan persetujuan. Dalam perdagangan di Indonesia, setidaknya ada hampir 11.000 kode tarif atau HS, yang mana 50 persennya terdapat lartas.

"Kita sedang memproses untuk menghilangkan lartas, tapi memang menghilangkan lartas enggak selalu aturannya dihilangkan 100 persen," ungkap Darmin.

Adapun Darmin mengatakan hal tersebut dalam agenda rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Kemudian Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BPOM  Penny Kusumastuti Lukito, dan perwakilan Kementerian Kesehatan serta mendengarkan masukan dari berbagai asosiasi yang hadir.


(AHL)