Target PNBP tak Lepas dari Sokongan BUMN

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 01 Dec 2017 11:01 WIB
penerimaan negara bukan pajak
Target PNBP tak Lepas dari Sokongan BUMN
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercantum dalam APBNP 2017 sebesar Rp260 triliun akan segera tercapai.

Tercapainya target PNBP ini tak lepas dari dukungan penuh dari kementerian lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta. Kemenkeu pun mengapresiasi pihak-pihak yang telah mendukung tercapainya target PNBP tersebut.

Kemenkeu memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga negara, BUMN, dan swasta yang telah berkontribusi besar dalam membayar PNBP tersebut pada Kamis, 30 November 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PNBP merupakan refleksi dari sebuah pelayanan pemerintah pada masyarakat. Hal ini selaras dengan program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu pada ajang PNBP Award 2017 adalah Telkomsel. Anak usaha PT Telkom Tbk ini mendapatkan penghargaan wajib pajak dengan kontribusi terbesar pada PNBP Kementerian/Lembaga.

Baca: Sri Mulyani: PNBP Bukan Sekadar Penerimaan, tapi Pelayanan

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah. Di 2017 ini pembayaran PNBP dari lisensi yang dibayarkan oleh Telkomsel ke kas negara per Oktober lalu sudah mencapai Rp2,8 triliun.

Jika ditambahkan dengan PNBP dari lelang frekuensi 2,3 Ghz sebesar Rp3 triliun dan pembayaran PNBP dari annual fee frequensi, 900, 800, dan 1.800 sebesar Rp5 triliun, maka kontribusi Telkomsel dalam membayar PNBP 2017 mencapai Rp7,8 triliun.

"Telkomsel memastikan akan terus berupaya memaksimalkan sumber daya alam terbatas yaitu frekuensi dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan industri telekomunikasi nasional. Sehingga nantinya Telkomsel dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara yang optimal baik dari pajak maupun PNBP," jelas Ririek, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Desember 2017.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Mariatul Aini mengatakan salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mempermudah beberapa perizinan investasi.

"Kita mengharapkan PNBP dari perusahaan BUMN dapat terus meningkatkan baik dari deviden atau lisensi. Sehingga hasil yang didapatkan dari PNBP tersebut dapat dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan," pungkas Aini.


(AHL)