Jakarta: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menargetkan pembiayaan untuk sejumlah Proyek Strategis Nasional pada 2018. Setidaknya ada 65 proyek yang dibidik oleh lembaga di bawah pengawasan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan ini untuk tahun depan.
Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, pada 2018, kepercayaan pemerintah kepada LMAN semakin besar. Hal itu tercermin dari peningkatan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2018 untuk pembebasan lahan proyek melalui LMAN menjadi sebesar Rp 35,4 triliun.
"Sesuai roadmap LMAN, dana yang diterima ini akan digunakan untuk 23 ruas jalan tol senilai Rp18,13 triliun, dua proyek infrastruktur kereta api senilai Rp4 triliun, dan 40 bendungan/DAM senilai Rp13,27 triliun," kata dia, di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017.
Di sisi lain, LMAN terus berupaya menambah portfolio aset kelolaan karena menjadi salah satu tugas utama lembaga yang baru dibentuk dua tahun Ialu tersebut. Bahkan keberhasilan pengelolaan aset dapat dilihat dari pembukuan total aset LMAN.
"Meski baru berdiri dua tahun lalu, LMAN mampu membukukan total aset senilai Rp36,65 triliun hingga kuartal III-2017. Pada periode yang sama, pendapatan operasional sebesar Rp249,9 miliar dan total pendapatan Rp812,86 miliar," jelas dia.
Pada APBN Perubahan 2017, LMAN mengalokasikan dana sebesar Rp32,05 triliun untuk pembebasan lahan pada 78 proyek, di antaranya 43 ruas jalan tol senilai Rp25,2 triliun, satu pelabuhan senilai Rp500 miliar, dan enam infrastruktur kereta api senilai Rp3,8 triliun. Selain itu, 27 bendungan serta satu NCICD atau proyek tanggul laut senilai Rp2,3 triliun.
Selain itu, LMAN menyalurkan pendanaan pembebasan lahan terkait Proyek Strategis Nasional khususnya proyek pembangunan jalan tol, pendanaan LMAN mencapai Rp11,7 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai pembebasan lahan di 17.219 bidang tanah di seluruh Indonesia.
"Dari alokasi tersebut, sebagian besar dana digunakan untuk pembebasan tanah guna pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa yang terdiri atas 10.170 bidang tanah senilai Rp4,39 triliun. Selain itu, pembebasan lahan tol Trans Sumatera pada 3.687 bidang tanah senilai Rp1,84 triliun," pungkas dia.
(ABD)
Ada banyak variabel dan komponen tak terduga yang mengganjal laju pertumbuhan ekonomi domestik.
BPS mencatat ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2018 tumbuh positif 5,17%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang empat…
Gelaran Pemilu 2019 yang dilakukan serentak pada pertengahan April diprediksi membuat ekonomi kuartal I kinclong.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama para pelaku usaha mendiskusikan tantangan yang dihadapi dunia logi…
Capaian itu lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2017 yang hanya sebesar 5,07 persen.
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
Pemerintah memenangkan senilai Rp8,12 triliun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesi…
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau kepada masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati dan waspada terhada…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan dana pengembangan dan riset di Indonesia sudah mencapai Rp26 triliun.
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia.
Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat dite…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP…
Kebocoran tak sampai 3 persen dan terjadi karena praktik korupsi.
Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…