Bos Kadin Akui Korupsi Jadi Biang Keladi Daya Saing Anjlok

Husen Miftahudin    •    Kamis, 13 Oct 2016 19:40 WIB
daya saing indonesia
Bos Kadin Akui Korupsi Jadi Biang Keladi Daya Saing Anjlok
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan korupsi yang sudah mengakar di tubuh sebagian pejabat membuat daya saing produk Tanah Air lemah. Tak ayal hal tersebut membuat produk-produk Indonesia sulit bersaing di kancah perdagangan global.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, lemahnya daya saing semakin memperkeruh posisi Indonesia di mata dunia. Akibat korupsi, peringkat daya saing Indonesia semakin anjlok ke posisi 41 dari sebelumnya di peringkat 37.

"Memang korupsi jadi kendala nomor satu kenapa daya saing kita jadi turun. Tadinya 37, sekarang jadi 41. Pungli (pungutan liar) masuk di situ," ketus Rosan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Baca: Kepala Bappenas Sebut 3 Penyebab Turunnya Daya Saing RI

Pemerintah mengaku telah berupaya untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi. Namun, banyaknya perizinan membuka kesempatan bagi oknum melakukan pungli dan korupsi tersebut.

Menurut Rosan, salah satu upaya meminimalisasi tindak pidana korupsi dan pungli adalah dengan membuka perizinan secara daring. Karena dengan begitu, mata rantai perizinan akan terpotong. Di sisi lain, para pelaku usaha juga semakin dimudahkan.

"Semakin kita bertemu face to face, kemungkinan korupsi itu lebih besar. Ini hanya perubahan mindset. Alangkah lebih baik kalau semua lewat online, jadi pungli bisa berkurang secara signifikan," tegas dia.

Baca: BKPM Sebut Daya Saing Indonesia Masih Tertinggal

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito berpandangan bahwa dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat daerah memiliki otonom tersendiri. Alhasil, munculnya Otonomi Daerah (Otda) membuat daerah menerjemahkan beleid tersebut secara berlebihan.

"Banyak Perda (Peraturan Daerah) yang sudah dicabut, tapi muncul SK (Surat Keputusan) Gubernur dan Bupati baru. Maka itu, kami akan mereview berbagai peraturan di pusat yang tidak multi implementatif. Bagi daerah, sekarang kita lakukan pendekatan dan imbauan," pungkas Enggar.

 


(ABD)