Hendropriyono: Jangan Terpancing Siasat Singapura Jegal Amnesti Pajak

Husen Miftahudin    •    Rabu, 21 Sep 2016 15:52 WIB
tax amnesty
Hendropriyono: Jangan Terpancing Siasat Singapura Jegal Amnesti Pajak
Hendropriyono saat deklarasi pajak. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Program amnesti pajak mengalami banyak kendala, mulai dari uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga dijegalnya warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ikut amnesti pajak oleh Singapura.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono, Pemerintah Indonesia jangan terpancing siasat Singapura yang ingin menggagalkan amnesti pajak. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta untuk tetap fokus mengimbau WNI untuk membenahi laporan harta kekayaan dengan ikut amnesti pajak.

"Itu kan urusan nasional dia. Di kita, jangan terbawa taktik dan strategi siasat orang. Itu kepentingan nasional dia," tegas Hendro, usai melaporkan hartanya di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016).

Sebenarnya, laporan perbankan Singapura terhadap harta WNI yang direpatriasi untuk ikut amnesti pajak merupakan persoalan normatif. Sebab menurut Hendro, perbankan di negeri singa tersebut mencurigai adanya transaksi keuangan di luar kewajaran yang cukup mencurigakan.

"Sudah pasti kalau ada masalah transaksi mencurigakan berarti polisi Singapura harus bisa periksa. Kita juga begitu, ada transaksi mencurigakan di sini harus diperiksa. Jadi sebetulnya masalah normatif," tuturnya.

Namun sayangnya, Hendro menyesalkan perlakuan pelaporan transaksi para pengusaha WNI itu diumbar ke publik saat Pemerintah Indonesia gencar mendorong pengusaha ikut amnesti pajak. Karena transaksi mencurigakan sebenarnya bisa diusut sebelum Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan amnesti pajak.

"Saya melihat dan rada kaget kenapa (Singapura) baru melakukannya sekarang (umbar transaksi perbankan mencurigakan). Kita kan sudah tahu, kalau ada transaksi mencurigakan, tidak perlu menunggu ada tax amnesty. Bisa juga diperiksa sebelum itu, dan tidak perlu ngomong (ke publik)," imbuh Hendro.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah termasuk Ditjen Pajak siap pasang badan bela pengusaha WNI yang memiliki harta di Singapura melakukan repatriasi dana untuk ikut amnesti pajak. "Kita juga punya kepentingan nasional sendiri. Harus kita bela dan pasang badan," pungkas Hendro.

Sebelumnya, perbankan swasta di Singapura dikabarkan membeberkan ke kepolisian setempat nama-nama nasabah yang ikut program amnesti pajak. Alasannya, program amnesti pajak tersebut dikhawatirkan bisa menghancurkan bisnis perbankan di Singapura.

Hingga 15 September 2016, data menunjukkan bahwa mayoritas dana repatriasi dan harta yang diungkapkan berasal dari Singapura. Jumlah dana repatriasi mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi dan harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA