KPUPR Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan

   •    Kamis, 24 Jan 2019 15:01 WIB
pertumbuhan ekonomiinfrastrukturekonomi indonesia
KPUPR Tetap Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan
Kementerian PUPR (Foto: Setkab)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan infrastruktur kerakyatan tetap menjadi prioritas pemerintah, di samping pembangunan jalan tol, jembatan, dan bendungan. Langkah itu dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud antara lain pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program padat karya tunai.

"Selain infrastruktur yang besar-besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Menteri PUPR menjelaskan dalam empat tahun pihaknya telah membangun 164 jembatan gantung. Di 2019 ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung. Kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan-jembatan lawas.

Sedangkan, program padat karya tunai di Kementerian PUPR, salah satunya berupa pembangunan rumah swadaya, rusun, dan rumah tapak untuk MBR. Penyediaan perumahan MBR dilakukan Kementerian PUPR melalui program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), dan rumah swadaya.

Untuk 2019, ditargetkan pembangunan rusun sejumlah 137 menara atau 6.873 unit, sehingga total 865 menara atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan di 2019 sejumlah 2.130 unit.

Kementerian PUPR juga memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Di 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total hingga 2019 akan mencapai 702.665 unit.


(ABD)