Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang T-Bills dengan Tenor Acak

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 06 Oct 2017 15:05 WIB
surat utang
Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang T-Bills dengan Tenor Acak
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) berencana menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) atau mismatch treasury bills (T-bills) yang merupakan bagian dari surat utang dengan tenor keriting atau acak bahkan di bawah hitungan bulan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya selalu mencoba mencari berbagai instrumen pembiayaan dalam rangka mengantisipasi adanya gap atau selisih dari pada penerimaan untuk memastikan belanja tetap berjalan.

"Pemerintah dalam rangka management SBN, kita akan coba untuk terus membangun atau menciptakan berbagai instrumen yang komplit terhadap keseluruhan tenor," kata Ani ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bahwa dengan menyiapkan berbagai instrumen akan membuat pemerintah selalu siap jika suatu saat membutuhkan instrumen pembiayaan dengan berbagai tenor.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Ditjen PPR Loto Srianita Ginting mengatakan bahwa penerbitan tersebut bisa mengkover adanya kesenjangan dalam hitungan minggu atau bulan. Indonesia saat ini menjual SPN konvensional dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan yang dilelang setiap minggu.

Seperti diketahui, hingga akhir Agustus, pemerintah telah berhasil mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp973,9 triliun atau 56 persen dari target. Pada saat yang sama belanja terserap sebesar Rp1.198 triliun, atau 56 persen dari target.

Dari realisasi tersebut, ada kesenjangan anggaran sebesar Rp224,4 triliun yang didanai oleh pinjaman dan obligasi senilai Rp330 triliun, yang berarti pemerintah masih memiliki setidaknya Rp105,6 triliun tunai pada Agustus.

Untuk membiayai defisit anggaran yang diharapkan sebesar 2,67 persen dari PDB Indonesia pada 2017, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan obligasi senilai Rp712 triliun tahun ini.

 


(AHL)