Pertemuan IMF-Bank Dunia 2017

Sri Mulyani: Fokus Fiskal IMF Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 13 Oct 2017 14:44 WIB
imf-world bank
Sri Mulyani: Fokus Fiskal IMF Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani (paling kiri), saat menghadiri pertemuan IMF-Bank Dunia 2017. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Washington DC: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan fokus International Monetary Fund (IMF) dalam pengelolaan fiskal sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan fiskal kedua belah pihak memiliki tujuan akhir yaitu ekonomi yang bersifat inklusif.

Ada tiga hal jadi fokus IMF dalam laporan Fiscal Monitor 2017, yaitu terkait kebijakan pajak, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan dan penerapan Universal Basic Income (UBI).

"Jadi yang tadi disampaikan ini sangat sejalan dengan yang selama ini pemerintah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Sri Mulyani di sela-sela rangkaian kegiatan Annual Meetings IMF-World Bank 2017, Washington, seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat 13 Oktober 2017.

Pertama adalah tentang pajak. Ani  memastikan proses reformasi masih terus berjalan agar pajak tidak hanya sekadar mengumpulkan penerimaan, namun juga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

"Jadi yang (penghasilan) makin tinggi maka lebih tinggi bayar tax-nya, yang income rendah bahkan tidak bayar pajak dan income menengah bayarnya lebih rendah. Jadi fiscal tools dari sisi tax sudah ada di republik ini. Fokus kita adalah bagaimana membuat itu efektif," ujar dia.

Kedua yaitu alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah mematok batas alokasi, di mana pendidikan 20 persen dari APBN dan kesehatan sebesar lima persen dari APBN. Efektivitas dari alokasi dana tersebut juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar.

"Infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan sangat penting. Seperti air bersih, sanitasi itu menjadi sangat penting. Krena itu berhubungan erat dengan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin. Karena itu adalah cara paling efektif untuk memotong apa yang disebut siklus kemiskinan antargenerasi," ulas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ketiga adalah UBI. Konsep UBI, menurut dirinya masih menjadi pembahasan banyak pihak. Namun salah satu komponen dalam UBI sudah dijalankan di Indonesia. Adalah tentang social safety net, yang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jadi masyarakat kalau dalam posisi income-nya yang masih lemah, dia tidak seharusnya menderita sehingga tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi program safety net seperti PKH, cash transfer itu dilakukan, supaya mereka itu memiliki kemampuan untuk mengejar," jelas Ani.

 


(AHL)