Anggaran Pengangkatan Honorer Tunggu Kemenpan RB

Desi Angriani    •    Rabu, 05 Dec 2018 15:39 WIB
pertumbuhan ekonomipnstenaga honorerekonomi indonesia
Anggaran Pengangkatan Honorer Tunggu Kemenpan RB
Gedung Kementerian Keuangan (Foto: Setkab)

Nusa Dua: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menggodok anggaran untuk pengangkatan honorer yang telah melampaui batas usia pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran tersebut masih menunggu hasil seleksi rekrutmen pegawai honorer dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kalau ketahuan jumlahnya baru ketahuan anggarannya. Jadi masih menunggu Kemenpan RB," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, dalam press tour Kementerian Keuangan, di Novotel Nusa Dua, Bali, Rabu, 5 Desember 2018.

Askolani menjelaskan nantinya beban anggaran akan dikelompokkan berdasarkan penempatan pegawai honorer yang diangkat menjadi PNS. Para honorer daerah akan digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara honorer pusat akan menjadi kewajiban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti beban anggaran akan kita lihat, apakah pegawai pemda akan jadi beban APBD, kalau pusat akan menjadi kewajiban APBN," imbuh dia.

Menurutnya Kemenpan RB masih merumuskan skema dari seleksi Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut. Skemanya akan berbasis sesuai prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

"Langkah selanjutnya pandangan kami Menpan RB akan menyusun strategi kapan akan ada skema untuk mulai membicarakan rekrutmen P3K ini," tutur dia.

Namun demikian, Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 yang sebesar Rp17 triliun sudah mempertimbangkan beban tambahan bagi belanja operasional pemerintah daerah. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membayar gaji pegawai PPPK. "Tidak secara spesifik kita antisipasi beban tambahan belanja operasional pemda," tukas Askolani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS.

Adapun kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.


(ABD)


Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

33 minutes Ago

Struktur organisasi dari BP Batam dipastikan tidak berubah meski figur pemimpin dalam organisas…

BERITA LAINNYA