Mendorong Pasar Modal jadi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Angga Bratadharma    •    Jumat, 12 Jan 2018 14:23 WIB
ojkinfrastrukturekonomi indonesia
Mendorong Pasar Modal jadi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso mengatakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dan sulit bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan jangka pendek. Dirinya mencatat Kebutuhan pembiayaan program strategis nasional 2015-2019 mencapai sebesar Rp4.197 triliun.

"Perlu diversifikasi sumber alternatif/outlet pembiayaan infrastruktur melalui instrumen di pasar modal," kata Wimboh Santoso, di Jakarta, beberapa waktu lalu.



Untuk menutup kebutuhan lantaran adanya keterbatasan APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta maka perlu diversifikasi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur yang salah satunya melalui instrumen di pasar modal di Indonesia. Hal itu menjadi positif lantaran industri pasar modal memiliki karaktersitik sebagai sumber pembiayaan di luar perbankan.

Adapun IHSG menutup akhir 2017 dengan naik 19,98 persen dibandingkan dengan posisi akhir 2016 yang berada di level 5.296,71. Pertumbuhan IHSG dalam setahun tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2014 saat tumbuh 22,29 persen dari 4.274,18 menjadi 5.226,95.



Tidak hanya itu, nilai kapitalisasi pasar tertinggi tercatat sebesar Rp6.993 triliun, kenaikan rata-rata nilai transaksi harian Rp7,52 triliun, rata-rata volume transaksi harian 11,9 miliar, rata-rata frekuensi tertinggi 312.000 kali, tercapat sebanyak 37 emiten baru, fund raising tertinggi Rp801 triliun, dan terdapat peningkatan kekayaan investor lokal Rp432 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan keseluruhan anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2018 terbagi dalam beberapa sektor. Adapun sejumlah sektor itu sudah dibahas dan melalui pertimbangan yang matang dan panjang guna mencapai target indikator perekonomian.



"Misalnya investasi pembangunan sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan Rp405 triliun dan kesehatan Rp105 triliun. Jadi anggaran infrastruktur Rp410 triliun itu tidak besar dibandingkan dengan belanja lain," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketika ditemui di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Selasa malam, 9 Januari 2018.

Pemerintah mencatat alokasi anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp410,7 triliun terhadap APBN 2018 yang mencapai Rp2.220,7 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak membebani postur APBN karena besarnya anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA