Darmin Akui Gaji Pegawai Pajak Lumayan Besar

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 25 Nov 2016 16:28 WIB
ditjen pajakott pejabat ditjen pajak
Darmin Akui Gaji Pegawai Pajak Lumayan Besar
Gedung Pajak. (Ilustrasi foto dokumentasi Kemenkeu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali tercoreng namanya. Pejabat terkait pun dibuat geram dengan adanya kasus suap yang dilakukan oleh salah satu pegawainya. Padahal, gaji yang diterima oleh pegawai tersebut bisa disebut lumayan.

Salah satu pegawainya yakni Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP, HS kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan kasus dugaan suap. Lantas apa memang gaji di DJP kurang sehingga pegawainya berbuat demikian?

Menko Perekonomian Darmin Nasution, yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid I mengatakan jika di lingkungan pemerintahan gaji pegawai pajak bisa dibilang lumayan lebih besar.

Baca: Wuih, Gaji Pejabat & Pegawai Pajak Paling Tinggi

"Kalau dibandingkan dengan kementerian secara umum, pajak relatif baik lah. Kalau dibandingkan dengan swasta (memang) masih kalah," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).

Di masa memimpin DJP selama tiga tahun lebih yakni 2006 hingga 2009, dirinya juga melakukan reformasi termasuk dalam memperbaiki gaji pegawai. Misalnya saja untuk golongan III yang baru masuk cukup kompetitif, artinya mampu bersaing dengan swasta.

Baca: Dirjen Pajak Beberkan Alasan Kenaikan Tunjangan Pegawai Pajak

"Namun memang, semakin ke atas semakin kalah. Tapi ya memang penggajian PNS ada strukturnya, enggak bisa ditukang-tukangin," ujar dia.

Oleh karenanya, pemerintah mengubah remunerasi atau tunjangan kinerja pegawai termasuk di lingkungan DJP yang diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015, yang mana yag tertinggi adalah Dirjen Pajak dengan besaran tukin Rp117,375 juta. Besaran tersebut belum termasuk gaji pokok sekitar Rp15 juta.

Berikut salinan Perpres 37/2015 mengenai tukin pegawai DJP:

1. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp117.375.000.
2. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp99.720.000.
3. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp95.602.000.
4. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp84.604.000.
5. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp72.522.000.
6. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp64.192.000.
7. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp56.780.000.
8. Pranata Komputer Utama Rp42.585.000.
9. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp46.478.000.
10. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp42.058.000.
11. Pemeriksa Pajak Madya Rp34.172.125.
12. Penilai PBB Madya Rp28.914.875.
13. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp37.219.800.
14. Pranata Komputer Madya Rp27.914.850.
15. Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp28.757.200.
16. Pemeriksa Pajak Muda Rp25.162.550.
17. Penilai PBB Muda Rp21.567.900.


(AHL)