Pagu Indikatif KBUMN Disetujui Rp257 Miliar di RAPBN 2019

Kautsar Widya Prabowo    •    Selasa, 10 Jul 2018 10:35 WIB
kementerian bumnrapbn 2019
Pagu Indikatif KBUMN Disetujui Rp257 Miliar di RAPBN 2019
Gedung Kementerian BUMN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui tambahan pagu indikatif yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp35 miliar. Melalui persetujuan tambahan tersebut, total pagu indikatif Kementerian BUMN yang disetujui mencapai sebesar Rp257 miliar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan anggaran tersebut diminta digunakan untuk membiayai kekurangan anggaran tunjangan kinerja, penyusunan informasi keuangan kombinasi BUMN 2018, pengembangan integrated talent management, penyusunan Roadmap 2020 sampai 2024, serta sewa gedung dan data recovery.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan dan tambahan pagu indikatif sebesar Rp35,200 miliar," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, saat rapat kerja antara Komisi VI bersama dengan Kementerian BUMN, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Dito mengungkapkan penambahan anggaran itu akan digabung dengan rencana pengajuan anggaran pertama sebesar Rp222 miliar. Angka tersebut berdasarkan dukungan manajemen dan pelaksana teknis sebesar Rp141 miliar dan pembinaan BUMN sebesar Rp80 miliar.

"Sehingga total anggaran Kementerian BUMN 2019 (yang rencananya dibahas untuk dimasukkan ke RAPBN 2019) sebesar Rp257 miliar," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2018 yang mencapai sebesar Rp247,4 miliar.

"Lebih rendah dibandingkan dengan di 2018 sebesar Ro247,4 miliar, namun lebih besar dari pagu anggaran 2017 yang sebesar Rp198,87 miliar atau 120 persen," kata Airlangga, saat mewakili Rini Soemarno lantaran dirinya masih dilarang untuk menginjakan kakinya di Kompleks Parlemen.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di 2019 kepada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan itu yakni pertama PT Hutama Karya (persero) dengan nilai PMN sebesar Rp12,5 triliun yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera.

Kemudian, PT PLN (persero) dengan nilai Rp15 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha guna pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan PT PANN (persero) untuk restrukturisasi utang Subsidiary Loan Agreement (SA) seperti konversi utang pokok SLA menjadi PMN sebesar Rp2,3 triliun dan penghapusan bunga denda sebesar Rp1,8 triliun.

"Penambahan PMN di 2019 masih dalam pembahasan di pemerintah. Angka final akan disampaikan setelah ada jawaban dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan nota keuangan secara resmi disampaikan ke DPR," tutup Airlangga.

 


(ABD)