Dampak Penaikan Tarif PPh terhadap Impor Diprediksi Terbatas

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 07 Sep 2018 11:20 WIB
PPh Impor
Dampak Penaikan Tarif PPh terhadap Impor Diprediksi Terbatas
Kegiatan ekspor impor di terminal peti kemas Tanjung Priok. (FOTO: ilustrasi MI/PIUS ERLANGGA)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan untuk menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sejumlah barang impor. Namun aturan ini diprediksi berdampak terbatas terhadap upaya mengurangi impor sampai dengan akhir tahun.

Pengamat ekonomi dari Asian Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi mengatakan, kenaikan tarif PPh Pasal 22 memang akan berdampak pada pengurangan impor. Tak hanya itu, langkah ini juga dinilai akan mengurangi defisit transaksi berjalan (CAD) meskipun tidak banyak.

"Seharusnya bisa turunkan impor dan CAD, namun tidak banyak. Dari awal tahun ini sampai dengan Agustus 2018, nilai impor dari 1.147 barang ini nilainya sekitar USD5 miliar, atau hanya sekitar empat hingga lima persen dibandingkan total impor Indonesia," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Selain kenaikan tarif PPh 22, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah menekan CAD, di antaranya kebijakan B20, menggenjot pariwisata, dan upaya menarik devisa hasil ekspor. Sejumlah langkah yang diambil pemerintah itu, diyakini Eric, akan membantu upaya menekan defisit transaksi berjalan.

"Namun belum terlalu banyak karena sisa waktu sampai akhir tahun ini hanya empat bulan. Tahun depan mungkin akan lebih terlihat. Jurus lain yang punya risiko inflasioner dan risiko politik adalah menaikkan harga BBM atau membatasi impor BBM tapi saya tidak yakin pemerintah akan gunakan cara ini," jelas dia.

Kementerian Keuangan sebelumnya menaikkan PPh 22 untuk 1.147 barang impor. Penyesuaian tarif PPh Pasal 22 dilakukan terhadap 210 item komoditas yang tarifnya dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen, misalnya mobil CBU yaitu mobil yang diimpor secara utuh, dan motor besar.

Selain itu, 218 item komoditas dinaikkan tarifnya dari 2,5 persen menjadi 10 persen, yaitu barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Sebanyak 719 item komoditas, tarifnya naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, yaitu barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya.

 


(AHL)