Dana Rp150 Triliun di Swiss Tak Bisa Masuk Tax Amnesty Akibat FATF

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 14 Oct 2016 11:35 WIB
tax amnesty
Dana Rp150 Triliun di Swiss Tak Bisa Masuk <i>Tax Amnesty</i> Akibat FATF
Yustinus Prastowo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Malang: Peranan uang yang masuk dari Swiss dalam penerapan kebijakan tax amnesty belum terlihat. Padahal negara tersebut merupakan terbesar kedua dengan predikat negara penampung dana-dana milik orang Indonesia.

Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysist (CITA) Yustinus Prastowo menilai hal tersebut karena Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan Swiss merupakan negara yang menampung dana-dana hasil kejahatan misalnya seperti perdagangan manusia, narkona, pencucian uang, dan pendanaan teroris.

Uang yang berada di sana memang sebagian besar adalah yang disimpan oleh pejabat dan politisi zaman dahulu yang sifatnya diendapkan atau tak berputar. Tak seperti uang yang ditaruh di Singapura yang notabenenya terlihat untuk perputaran bisnis.

"Swiss termasuk terbesar kedua, memang uangnya bekas pejabat bekas politisi yang ditaruh di sana," kata Pras dalam acara media gathering di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/10/2016).

Adanya peryataan FATF tersebut membuat Bank Indonesia (BI) tentu melalui Undnag-Undang Lalu Lintas Devisa tak berani menerima uang yang masuk dari negara tersebut karena dianggap berisiko dan takut dicap sebagai negara blacklist seperti Swiss.

Padahal jika uang dari Swiss masuk, dirinya yakin sangat banyak yang akan membanjiri likuiditas keuangan di Indonesia. Malah, kata Pras, ada salah satu grup yang ingin merepatriasikan uangnya yang ada di Swiss sebesar Rp150 triliun namun tak bisa masuk akibat adanya blacklist tersebut.

Untuk itu lah, menurut dia, diperlukan koordinasi antara Pemerintah dan BI untuk melunakkan aturan lalu lintas devisa minimalnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagai hitam di atas putih.

"Wajib pajak itu butuh hitam di atas putih. Enggak bisa verbal saja. Presiden mendukung iya, gesturnya mendukung iya. Dia ngajak Kapolri, Jaksa Agung, tapi apakah itu menjamin di bawah tertib? Belum tentu. Itulah gunanya Perpres," jelas dia.


(AHL)