Terapkan Jenis Pajak Baru untuk Buru Google, DJP Perlu Izin DPR

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 14 Oct 2016 14:16 WIB
google
Terapkan Jenis Pajak Baru untuk Buru Google, DJP Perlu Izin DPR
Ilustrasi Google. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Malang: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan penetapan pajak jenis baru pada Google, harus berunding bersama DPR.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Seksama mengatakan pihaknya tidak bisa menjanjikan apakah nantinya akan ada aturan baru atau memperkuat aturan lama untuk memajaki perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Kalau yang namanya mengenakan suatu jenis pajak baru harus bicara dengan DPR dan itu melalui proses-prosesnya seperti apa kita lihat saja ke depan, bisa saja di address dalam UU KUP atau PPh," kata Hestu di Malang, Jatim, Jumat (14/10/2016).

Menurut Hestu, saat ini tahap pemeriksaan yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta Khusus terhadap Google masih terus berjalan. Selama ini Google dianggap tak bermoral karena menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan di Indonesia namun tidak membayarkan pajak dengan dalih bukan bentuk usaha tetap (BUT).

Sebelumnya, Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center Darussalam menilai Pemerintah dalah hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan perlu mengikuti cara Inggris dalam mengenakan pajak pada Google yang selama ini menghindari pajak.

Darussalam menjelaskan, negara Ratu Elisabeth itu menggunakan strategi baru berupa penetapan tarif pajak baru yang diberlakukan pada perusahaan yang berada di urutan on the top namun selalu membayar pajak di bawah tarif yang telah ditetapkan.

"Inggris menggunakan jenis pajak baru terkait on the top, yakni dengan besaran 25 persen jika sengaja melakukan intensi untuk tidak membentuk bentuk usaha tetap (BUT)," kata Darussalam.

Aturan pajak baru tersebut jika diterapkan di Indonesia dibuat terlepas dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasalnya jika dikenakan PPh, maka kedudukannya masih kalah dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura di mana aktivitas online bukanlah yang termasuk BUT sehingga tidak bisa dipajak. Karena kedudukan P3B lebih tinggi dibanding UU PPh. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar Pemerintah dan DPR untuk merumuskan aturan terkait.

"Namun jangan sampai aturan tersebut dibenturkan dengan tax treaty sehingga sia-sia," ujar dia.

Terkait besaran tarifnya, menurut dirinya harus lebih besar daripada tarif PPh badan yang normal yang di Indonesia sebesar 25 persen. Dengan maksud, nantinya Google menjadi jera dan memilih untuk menjadi BUT dari pada harus bayar tarif yang lebih tinggi.

"Sehingga restrukturisasinya terbentuk, dia menempatkan fungsi manajemen pemasarannya di Indonesia," jelas dia.


(AHL)