Pelaporan SPT Kelak Bisa lewat Go-Jek

   •    Rabu, 08 Nov 2017 08:57 WIB
gojekspt pajak
Pelaporan SPT Kelak Bisa lewat Go-Jek
Ilustrasi. (FOTO: MI/Galih Pradipta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkembangan industri teknologi finansial (tekfin) di Tanah Air semakin pesat. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pandangan pelaku bisnis di jalur tersebut dalam mewujudkan revolusi digital yang berdampak pada ekonomi nasional.

Salah satu yang diundang menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani ialah CEO Go-Jek Nadiem Makarim.

"Kami berbicara bagaimana ke depannya (industri) tekfin di Indonesia. Dari sisi macro picture-nya seperti apa, dengan revolusi digitalnya seperti apa, dan bagaimana behaviour konsumen di negara-negara lain," ujar Nadiem seusai bertemu Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Menurut Nadiem, revolusi digital semestinya berjalan menyeluruh ke berbagai lapisan dan sektor. Jika semua masyarakat memiliki akses terhadap keuangan inklusif yang optimal, kata dia, taraf ekonomi berpotensi meningkat.

Seperti diketahui, aplikasi Go-Jek yang semula fokus melayani jasa layanan ojek berbasis aplikasi daring kini sudah diperkaya dengan beragam fitur. Dengan jumlah pengunduh mencapai 55 juta orang, Go-Jek menurut pandangan Kemenkeu dapat menjadi agen pajak melalui penyedia jasa aplikasi (application service provider/APS).

Ke depan, masyarakat bahkan bisa melakukan registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sekaligus pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak melalui aplikasi Go-Jek. "Sehingga Go-Jek ini akan menjadi salah satu agen pajak kita. Nanti dari sisi aturan kami akan lihat. Aturan harusnya enggak ada masalah, begitu juga dari sisi teknologi," ungkap Direktur Tranformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi.

Sejauh ini, Bank Indonesia selaku pengawas sistem pembayaran tengah menyiapkan aturan terkait dengan tekfin. Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo, mengatakan aturan itu akan keluar setidaknya Juli tahun depan. "Untuk peraturannya sedang kita finalisasi, tapi enggak sampai ulang tahun (BI) sudah keluar itu," ujar Pungky di Jakarta, kemarin.

Aturan tersebut nantinya akan fokus mengatur keamanan konsumen dan regulatory sandbox yang berperan sebagai laboratorium penguji bagi calon pebisnis yang akan membuat produk tekfin. (Media Indonesia)


(AHL)