Kebijakan AEoI Takkan Buat Investor Melarikan Dana ke Luar Negeri

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 18 May 2017 16:30 WIB
aeoi
Kebijakan AEoI Takkan Buat Investor Melarikan Dana ke Luar Negeri
Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf) .

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, tidak akan membuat investor melarikan dananya ke luar negeri.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. Pasalnya keterbukaan akses keuangan seperti? ini sudah diberlakukan dibanyak negara. Menurutnya, pihak yang akan melarikan dana keluar negeri adalah pihak yang terusik dengan adanya kebijakan tersebut, Terutama terkait dengan riwayat perpajakannya.

baca : Aturan AEoI Tidak Ganggu Kinerja Pasar Modal Indonesia

Namun, karena pemerintah sudah memfasilitasi dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan beberapa bulan lalu seharusnya kemungkinan melarikan dananya ke luar negeri sangat kecil.

"Namanya potensi-potensi seperti itu bisa saja. Tapi kalau menurut saya karena sudah ada TA (Tax Amnesty), dampaknya akan lebih kecil," kata Hariyadi di acara IPA Convex ke-41, di JCC, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Hariyadi menjelaskan, sebagian besar pihak yang merasa ketakutan saat diterapkannya kebijakan keterbukaan akses informasi ini adalah mereka yang tidak mengikuti program tax amnesty. Sementara untuk mereka yang sudah taat membayar pajak hal tersebut tidak akan mengganggunya.

"Mungkin yang merasa tidak nyaman kebanyakan yang kemarin tidak ikut TA, mereka menjadi sensitif. Tapi kalau ikut kan mereka sudah declare semua, bisa dijelaskan kepada pihak pajak," jelas dia.

Sekadar informasi, dari beleid Perppu terkait‎ Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan‎ yang didapatkan dari laman resmi ‎peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal.

Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.

 


(SAW)