Jika Memberatkan, Pajak e-Commerce Bisa Hambat Investasi

Desi Angriani    •    Rabu, 11 Oct 2017 18:13 WIB
pajak e-commerce
Jika Memberatkan, Pajak <i>e-Commerce</i> Bisa Hambat Investasi
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (ANT/Widodo S. Jusuf).

Metrotvnews.com, Banten: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan pajak yang akan diterapkan pada pelaku bisnis elektronik atau e-commerce.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan beban pajak terhadap industri e-commerce mesti memperhitungkan kemampuan dari masing-masing pelaku bisnis. Jika memberatkan maka dikhawatirkan dapat menghambat investasi.

"Pemerintah sedang menggodok, tapi tentu tidak bisa kenakan pajak berlebihan sehingga menghambat investasi," katanya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu 11 Oktober 2017. 

Enggar menuturkan, penerapan aturan baru itu harus dilakukan secara hati-hati agar memberikan level playing field yang sama dengan kanal media sosial. Pemerintah pun berencana melibatkan dunia usaha untuk membuat formula yang pas mengenai pajak e-commerce agar tak ada pihak yang dirugikan.

"Keseimbangan ini yang sedang dirumuskan. Kita pasti akan libatkan dunia usaha, karena kita percaya dunia usaha lebih tahu apa yang dialaminya," ungkap dia.

Mendag menambahkan, aturan pajak tersebut digodok karena keberadaan e-commerce dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Sebab pelaku bisnis online tidak membayar pajak dan memiliki tempat berusaha seperti bisnis konvensional.

"Tak bisa dipungkiri penjualan online meningkat dan disebut persaingan tidak sehat karena mereka tidak sewa ruang dan tidak bayar pajak inilah pemerintah sedang menggodok skema pemajakan biar seimbang," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiaseteadi memastikan, aturan pajak e-commerce akan dibuat dengan sederhana. Aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan itu akan diterbitkan dalam waktu dekat ini. Transaksi e-commerce atau digital ekonomi tidak menciptakan objek pajak baru. Jadi semua ketentuan perundang-undangannya sama dengan penarikan pajak bisnis lainnya.



 


(SAW)