Indonesia-Hong Kong Kerja Sama Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 16 Jun 2017 14:10 WIB
indonesia-hong kongaeoi
Indonesia-Hong Kong Kerja Sama Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi saat melakukan penandatanganan dengan pihak Hong Kong. (Foto: dokumentasi DJP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng otoritas penerimaan Hong Kong dalam rangka kerja sama pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan.

Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan bilateral competent authority agreement (BCAA) yang dilakukan oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Commissioner of Inland Revenue Department Hong Kong Wong Kuen-fai, Jumat 16 Juni 2017 di Hong Kong.

Dalam keterangan resmi DJP, Jumat 16 Juni 2017, dikatakan dengan adanya BCAA tersebut, Pemerintah Indonesia melalui DJP memiliki akses untuk mendapatkan informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang memiliki rekening keuangan di Hong Kong.

Informasi keuangan yang diperoleh dari Hong Kong ini akan digunakan untuk melengkapi basis data perpajakan yang dapat digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan perpajakan, sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama melaporkan penghasilan dan aset keuangannya di luar negeri.


Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi saat melakukan penandatanganan dengan pihak Hong Kong.

Sama seperti Indonesia, Hong Kong pun telah meyatakan komitmennya untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan (AEoI) secara resiprokal dengan negara atau yuridiksi mitranya dan akan bertukar informasi pertama kali pada 2018.

Hong Kong pun telah mengesahkan peraturan domestik untuk melaksanakan AEoI yaitu Inland Revenue (amandement nomor 3) Ordinance 2016 yang berlaku efektif 30 Juni 2016.

Sementara ITU, penting bagi Indonesia untuk dapat melaksanakan AEoI dengan Hong Kong mengingat berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hong Kong menempati peringkat keempat sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia dengan nilai sebesar USD2,2 miliar dengan 1.137 proyek pada 2016. Selain ITU, berdasarkan data hasil program tax amnesty, Hong Kong menempati urutan ketiga jumlah dana repatriasi sebesar Rp16,31 triliun dan urutan ketiga deklarasi harta luar negeri sebesar Rp58,15 triliun.

Lebih jauh, penandatanganan BCAA ini membuktikan kesungguhan Indonesia untuk memenuhi komitmen global dalam memerangi kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dan individu yang masuk dalam golongan kaya raya dengan tidak melaporkan penghasilan mereka yang berada di luar negeri.

 


(AHL)