Strategi Baru Jaring Wajib Pajak

   •    Sabtu, 15 Oct 2016 10:11 WIB
tax amnesty
Strategi Baru Jaring Wajib Pajak
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan beberapa strategi untuk menjaring para wajib pajak (WP) yang belum ikut serta dalam amnesti pajak yang memasuki periode II.

WP yang siap dijaring ialah WP besar, UMKM, dan pribadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pihaknya telah melakukan analisis dan pemetaan seluruh jenis profesi yang masih berpotensi mengikuti amnesti pajak.

Ia mencontohkan, misalnya, profesi pengacara.

Berdasarkan data nomor induk kependudukan (NIK), tercatat ada 14.963 pengacara, tapi baru 1.968 yang memiliki NPWP, 105 sudah ikut amnesti pajak, sedangkan 1.863 sisanya belum.

"Bagi WP profesi, dengan penghasilan sebulan di atas rata-rata masyarakat umum, akan dilakukan pendekatan melalui asosiasi profesi terkait, misalnya, asosiasi untuk profesi notaris, seniman, pengacara, konsultan pajak, akuntan, dan konstruksi, dengan didukung data eksternal dan internal yang dimiliki Ditjen Pajak," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Menurut Menkeu, pihaknya juga akan menjaring WP dengan menggunakan pendekatan melalui komunikasi secara intensif kepada WP yang khusus/besar (prominent). Bagi yang bukan WP prominet, lanjut dia, pihaknya akan melakukan analisis terhadap data kepemilikan aset yang dimiliki.

Sementara itu, bagi para WP UMKM, akan dilakukan pendekatan melalui asosiasi UMKM dan menggunakan upa-ya persuasif massal dan terarah.

Hal ini, tambah Sri Mulyani, semata-mata dilakukan bukan hanya untuk mendapat tebusan, melainkan juga mendorong agar UMKM berpindah dari sektor informal ke sektor formal.

"PNS golongan III ke atas juga wajib ikut amnesti pajak. Kami sudah lakukan identifikasi profesi dengan potensi peningkatan basis pajak, siapapun itu baik PNS, selebritas, dokter, dan lainnya, dengan penghasilan di atas rata-rata, tapi belum taat pajak," tutur Sri Mulyani.

Lebih jauh, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, sampai 12 Oktober 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya penambahan 17.288 wajib pajak (WP) baru yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) setelah adanya program amnesti pajak.

Secara total, tercatat ada 20.482 WP baru apabila terhitung sejak 1 Januari 2016.

"Saya optimistis semua WP baru itu nanti akan ikut amnesti pajak, terutama di periode kedua ini, sebab kebanyakan WP baru ialah UMKM," tutur Ken. (Media Indonesia)


(AHL)