Holding Migas BUMN Dinilai Terburu-buru

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 14 Mar 2018 15:38 WIB
berita dpr
Holding Migas BUMN Dinilai Terburu-buru
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir (Foto:Dok)

Jakarta: Kebijakan holding migas oleh pemerintah dinilai terlalu terburu-buru. Selain itu kebijakan holding migas disebut tidak mendapatkan restu dari pemilik saham. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru dan mengabaikan berbagai aspek, sehingga berdampak pada pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina.

Inas menjabarkan, di antara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29 persen. 

"PP Nomor 6 tahun 2018 tentang holding migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah. Sebanyak 29 persen pemegang saham PGN belum menyetujui holding tersebut," ujar Inas melalui siaran pers, Rabu, 14 Maret 2018. 

Politikus Hanura ini juga menjelaskan adanya  permasalahan hukum, yaitu proses pembentukan holding tanpa melibatkan DPR sebagai fungsi pengawas dari setiap perpindahan aset kekayaan negara.

Pembentukan holding migas ini juga terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan UU BUMN. Apabila gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan akan berimbas terhadap turunannya, termasuk PP Holding sehingga dikhawatirkan kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meneken payung hukum tentang holding BUMN Migas. Regulasi itu berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno membenarkan bahwa payung hukum itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Setelah keluarnya PP ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membuat Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai saham.

Selanjutnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan membuatkan akta pengalihan saham.

"Setelah ini ada keputusan menteri keuangan mengenai nilai saham, kemudian dibuatkan akta pengalihan saham oleh Menteri BUMN," kata Fajar kepada Medcom.id, Jumat, 9 Maret 2018.

Fajar menyebutkan pembuatan Keputusan Menteri dan akta pengalihan saham dapat dilakukan cepat, sehingga dalam waktu dua minggu ke depan (Maret 2018) sudah bisa selesai, dan holding BUMN migas bisa terbentuk.


(ROS)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

3 hours Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA