Singapura Minta Sri Mulyani Revisi Perjanjian Pajak Berganda

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 13 Jul 2017 09:24 WIB
aeoi
Singapura Minta Sri Mulyani Revisi Perjanjian Pajak Berganda
Ilustrasi. (FOTO: Antara/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Singapura meminta renegosiasi tax treaty atau perjanjian pajak mengenai double tax agreement (DTA) atau kesepakatan pajak ganda dengan Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Menteri Negara Senior Singapura bidang Hukum dan Keuangan Indranee Rajah ketika bertemu secara khusus dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati usai acara International Tax Conference, Rabu 12 Juli 2017.

Pajak berganda merupakan pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Ketentuan ini berlaku bagi wajib  pajak yang memiliki bisnis atau penghasilan di luar negeri. Pada satu sisi, wajib pajak harus membayar pajak ke negara domisili. Tetapi di sisi lain wajib pajak juga membayar pajak kepada negara tempat dia menjalankan bisnisnya.

Sri Mulyani atau yang akrab disapa Ani ini mengatakan perjanjian pajak DTA sudah dibuat sangat lama yakni 20-30 tahun lalu. Singapura menganggap banyak di dalam perjanjian tersebut yang perlu direvisi.

Baca: Indonesia Kini Bisa Intip Data Pajak WNI di Singapura

"Singapura minta pada kita adanya double tax agreement yang perlu untuk direvisi," kata Ani di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Alasan Singapura, kata Ani agar bisa lebih banyak meningkatkan investasinya di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi para investor Singapura terutama untuk bidang infrastruktur. Perjanjian yang lama, kata dia, lebih beraifat pada investaso dibidang manufaktur.

"Sekarang mungkin variasinya lebih banyak investasinya, mereka ingin itu di-update," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Atas usulan tersebut, Ani mengatakan akan mengkaji perjanjian yang sebelumnya, tak hanya dengan Singapura, namun juga perjanjian dengan banyak negara. Tujuannya, sambung Ani, agar Indonesia bisa menempatkan diri secara komperhensif di setiap perjanjian dan memberikan keuntungan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan renegosiasi tax treaty akan memberikan kepastian legal untuk investor Singapura dan Indonesia. Renegosiasi diperlukan untuk menyesuailan dengan standar terkini.

"Ini salah satu agenda reformasi pajak tax treaty yang mana renegosiasi ulang dengan negara lain," jelas John.

 


(AHL)