Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 12 Jul 2017 12:48 WIB
satgas impor
Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi
Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi. (FOTO: MTVN/Eko Nordiansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggandeng sejumlah pihak untuk program penertiban impor berisiko tinggi. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, latar belakang sinergi ini adalah keinginan untuk meningkatkan praktik perdagangan yang baik sehingga terwujud persaingan usaha yang sehat, bersih, dan adil. Impor berisiko tinggi dinilai memiliki peluang penyelewengan lebih besar sehingga mengakibatkan beredarnya barang ilegal.

"Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal. Rapat koordinasi ini membahas strategi penanganan impor berisiko tinggi bersama Kementerian/Lembaga terkait," ujar dia di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.


Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi

Dirinya berharap, dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara yang bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dilakukan DJBC sejak Desember 2016. Apalagi dengan perdangan ilegal yang makin marak di masyarakat, maka DJBC dituntut agar bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"Upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspektasi masyarakat sehingg dapat meningkatkan kepercayaan publik," kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Adapun dalam jangka pendek, DJBC akan menjalanlan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. Untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.


(AHL)