Pemerintah Harus Tegas Menghadapi Google

Misbahol Munir    •    Sabtu, 17 Sep 2016 11:57 WIB
google
Pemerintah Harus Tegas Menghadapi Google
Ilustrasi Google. (FOTO: Reuters)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan agar sikap Google Indonesia tidak diikuti perusahaan multinasional lain yang menolak untuk diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dirinya pun mengapresiasi langkah Ditjen Pajak yang gigih berupaya memeriksa kewajiban perpajakan Google Indonesia. Menurut dia, semua pihak perlu menyemangati DJP agar tak surut langkah dalam mengejar kewajiban pajak raksasa teknologi informasi asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Tindakan tegas ini penting supaya tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan multi-nasional lainnya yang beroperasi sejenis Google untuk tidak melakukan upaya yang sama terhadap otoritas pajak Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menambahkan, Google Indonesia tak bisa berkelit dari kewajiban pajak meski statusnya hanya sebagai perwakilan Google Inc yang berbasis di California. Karenanya, salah satu inisiator Undang-Undang Tax Amnesty itu mengingatkan Google Indonesia untuk bersikap kooperatif kepada petugas pajak yang bekerja berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang.

Apabila pihak Google tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada otoritas perpajakan di Indonesia, lanjutnya, maka pemerintah harus segera melakukan upaya terpadu untuk memberikan tindakan sepadan dan pantas. Yakni dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan kepada Google di Indonesia, atau bahkan memblokir operasionalnya di seluruh wilayah NKRI.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, sikap Google merupakan bentuk arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah RI jelas memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada entitas bisnis dari mana pun yang mendapatkan penghasilan di wilayah NKRI, sesuai dengan prinsip-prinsip aturan perpajakan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Apa yang dilakukan oleh Google sudah mencerminkan adanya arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, Saya mendukung penuh upaya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan yang keras terhadap Google sesuai aturan perpajakan yang ada," pungkasnya.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA