Penurunan Tarif Masuk dalam Kajian Revisi UU PPh

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 21 Apr 2017 11:11 WIB
kenaikan pph
Penurunan Tarif Masuk dalam Kajian Revisi UU PPh
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Metrotvnews.com, Belitung: Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) memang tak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun ini.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) giat mendiskusikan poin-poin revisi dalam payung hukum pajak tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, dalam berdiskusi Kemenkeu, juga mengatakan dengan beberapa adviser atau penasihat.

"Masih didiskusikan di internal Kemenkeu, kita diskusi enggak sendirian. Tapi mungkin setelah kuartal II akan lebih tajam diskusinya," kata Suryo dalam pelatihan media di Belitung, seperti diberitakan Jumat 21 April 2017.

Salah satu poin yang didiskusikan, kata Suryo, yakni terkait penurunan tarif PPh baik badan maupun orang pribadi. Suryo bilang, banyak pihak memang meminta penurunan tarif pascapelaksanaan tax amnesty.

Baca: Ruang Penurunan Tarif PPh Terbuka Lebar

Permintaan itu mengingat ketika tax amnesty, wajib pajak diberikan tarif pajak yang rendah. Sehingga beberapa pihak menilai penurunan tarif PPh merupakan hal yang tepat dilakukan setelah tax amnesty.

Apalagi, sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun menyinggung penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 17 persen, atau setara dengan Singapura.

Namun demikian, Suryo, yang juga merupakan Ketua Tim Reformasi Perpajakan ini menambahkan, tentu pihaknya perlu mengkaji secara matang permintaan tersebut dengan membandingkan tarif PPh di negara-negara lain.




"Itu jadi bahan dalam diskusi kita, subjeknya apa masih sama, objeknya apakah masih penghasilan seperti yang ada di isu world wide tax terithory segala macam kan masih terus didiskusikan," jelas dia.

Sementara itu, Peneliti pajak dari Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan Indonesia punya ruang yang besar untuk menurunkan tarif PPj. Sebab saat ini tren di global tarif PPh memang rendah di bawah tarif yang diterapkan Indonesia.

"Kalau bicara ruang itu masih. Di dunia trennya memang turun 20-23 persen," kata Aji.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai penurunan tarif PPh perlu dilakukan secara bertahap untuk menuju 17 persen.

 
(AHL)