Sri Mulyani: Kepatuhan Pajak Pengacara, Notaris & Kurator Minim

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 24 Nov 2016 09:55 WIB
tax amnesty
Sri Mulyani: Kepatuhan Pajak Pengacara, Notaris & Kurator Minim
Menkeu Sri Mulyani saat mengajak pengacara, notaris, dan kurator membayar pajak. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang profesional di bidang hukum yakni pengacara, notaris, dan kurator dalam bincang-bincang seputar tax amnesty, Rabu, 23 November malam. Ani mengatakan kepatuhan pajak dan juga keikutsertaan ketiganya dalam tax amnesty di periode pertama masih minim.

Untuk notaris misalnya, peserta yang ikut tax amnesty tersebar di berbagai lokasi. Mulai Jawa non Jakarta dari 5.718 wajib pajak (WP) yang memiliki NPWP, hanya 1.500 yang ikut dengan tebusan Rp76 miliar, Jakarta dari 1.929 baru 559 dengan tebusan Rp71 miliar.

Kemudian Sulawesi dari 563 baru 166 dengan tebusan Rp6,7 miliar, Sumatera dari 2.030 baru 523 dengan tebusan Rp17 miliar, Kalimantan dari 466 baru 166 WP dengan kontribusi tebusan Rp7,4 miliar, serta Papua, NTT, dan Maluku dari 608 baru 228 WP dengan tebusan Rp8,9 miliar.

"Kalau dilihat distribusi terendah dan tertinggi, notaris yang membayar tebusan paling kecil adalah mereka yang bayar Rp60 ribu, paling tinggi Rp4,5 miliar. Jika dirata-rata, yang tadi ikut adalah Rp58,8 juta dengan total konstribusi notaris pada tax amnesty Rp187,4 miliar," kata Ani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Sementara pengacara, yang dianggap Ani merupakan profesi yang lebih cemerlang dan mengerti terhadap hukum sehingga terkadang bisa menjadi pihak yang bisa mengakali hukum yakni pengacara. Dari perkiraan total 16.789 pengacara di Indonesia yang memiliki NPWP baru 1.976 dan yang ikut tax amnesty baru 110 orang dengan total tebusan Rp132,8 miliar.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta dari 572 WP ber-NPWP baru 78 yang ikut dengan uang tebusan Rp125 miliar, Jawa non Jakarta dari 650 baru 20 dengan tebusan Rp6 miliar, Sumatera dari 473 baru empat yang ikut dengan tebusan Rp109 juta, Sulawesi dari 153 baru tiga yang ikut dengan tebusan Rp41 juta, Kalimantan dari 78 baru dua dengan tebusan Rp9 juta dan Nusa Tenggara, Papua, serta Maluku dari 50 baru tiga pengacara yang ikut dengan tebusan Rp9 juta.

Mantan Direktur Keuangan Bank Dunia ini mengatakan bahkan kepatuhan pajak profesi ini lebih rendah dari notaris yang 27 persen, pengacara yakni 26 persen yang lapor SPT.

"Pengacara itu lihai-lihai, lihat dari uang tebusan mereka. Padahal hampir di surat kabar TV pengacara panen terus, entah masalah pemilu pilkada korupsi pencemaran nama baik segala macam, saya enggak nyindir, ini ngomong langsung. Kalau nyindir itu kan bukan depan orangnya," canda Ani.

Selanjutnya yakni kurator dari 277 yang teridentifikasi, baru 60 yang ikut tax amnesty dan tersebar di Sumatera dari 13 wajib pajak ber-NPWP baru satu yang ikut dengan tebusan Rp18,9 juta, Jakarta dari 165 baru 44 dengan tebusan Rp8,3 miliar serta Jawa non Jakarta dari 94 baru 15 dengan tebusan Rp1,2 miliar.

"Kepatuhan pajak mereka lebih bagus dari pengacara, lebih tinggi yakni 45 persen. Tapi memang masih di bawah 50 persen," jelas Ani.


(AHL)