Siasat Google Lakukan Praktik Penghindaran Pajak di Dunia

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 14 Oct 2016 16:46 WIB
google
Siasat Google Lakukan Praktik Penghindaran Pajak di Dunia
Ilustrasi Google. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Malang: Praktik penghindaran pajak Google ternyata tak hanya dilakukan di Indonesia. Di Inggris pun, perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat ini melakukan hal serupa.

Lantas, bagaimana strategi Google untuk menjalankan praktik penghindaran pajak?

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam menjelaskan praktik penghindaran tersebut dilakukan dengan skema tax planning atau perencanaan pajak dengan memanfaatkan tarif pajak rendah yang diberikan banyak negara.

"Tax planning itu ada terminologi pajak itu harus diajak jalan-jalan. Singgah ke satu negara ke negara lain," kata Darussalam di Malang, Jatim, Jumat (14/10/2016).

Menurut dia, Google melakukan tax planning yang dinamakan double irish dutch sanwitch atau tak hanya disinggahi di satu tempat saja, namun dua tempat.

"Tax planning akan jadi efektif ketika dia melalui beberapa negara. Jadi tidak mungkin tax planning efektif kalau hanya di satu negara. Dia perlu bantuan negara lain yang memberikan fasilitas untuk dapat lakukan tax planning," tutur dia.

Darussalam menjelaskan, perusahaan yang didirikan di California, AS pada 1998 menjalankan bisnis di Irlandia, lalu ke Belanda, kemudian di Singapura. Datanya menunjukkan, pada 2011, Google di AS mencatatkan penghasilan USD38 miliar dengan keuntungan USD10 miliar.

Di negara asalnya, seharusnya Google dipungut tarif pajak 35 persen. Akan tetapi dengan skema tax planning, perusahaan tersebut cukup membayar 2,2 persen saja sehingga Google hemat 32,8 persen yakni dengan mendirikan perusahaan di Irlandia.

Baca: Pemerintah Terus Kejar Pajak Google

Namun efektif manajemennya di negara Bermuda untuk menghindari pajak. Alasannya berdasarkan hukum pajak di Irlandia, penetapan status subjek pajak bagi perusahaan jika efektif manajemennya berada di Irlandia. Sementara di Bermuda, lanjutnya, perusahaan jadi subjek pajak jika perusahaan tersebut didirikan di Bermuda. Aturan perpajakan di kedua negara inilah yang dimanfaatkan Google.

"Dengan begitu, Google bukan subjek pajak karena mereka tidak punya status pajak di mana pun, baik di Irlandia dan Bermuda. Jadi tidak dapat dikenakan pajak," ujar dia.

Google membutuhkan lagi perusahaan agar tidak terkena peraturan Controlled Foreign Company (CFC) AS. Perusahaan ini kembali membentuk perusahaan di Irlandia, Google Irlandia Limited (GIL) untuk mengakali CFC AS.

Tidak berhenti sampai di situ, upaya penghindaran pajak Google terus berlangsung. Google lagi-lagi mendirikan perusahaan di Belanda yang terkenal sebagai treaty haven yang memfasilitasi skema-skema internasional. "Jadi tidak ada pajak jika penghasilannya dialihkan ke Bermuda," tutur Darussalam.




Lalu, bagaimana dengan penghindaran pajak di Indonesia?

Google memanfaatkan tax treaty berupa perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura yang menekankan bahwa aktivitas online bukan lah yang termasuk bentuk usaha tetap (BUT) sehingga tidak bisa dipajaki.

Dengan mendirikan induk usaha di Singapura, Google memnafaatkan tax treaty tersebut sehingga tak masuk BUT. Menurut dia ada dua cara supaya Google tidak memiliki BUT di Indonesia. Pertama, mereka tak mau menampakkan kehadirannya secara fisik dengan membangun kantor di Indonesia sehingga hanya menjalankan fungsi penunjang dan pelengkap sehingga tidak dikategorikan terbentuknya BUT.

Kedua, segala bentuk kontrak yang dilakukan antara kantor perwakilan yang tak berbentuk fisik tersebut dengan customer di Indonesia harus dilakukan langsung ke induk di Singapura via online. Hal ini dilakukan untuk menutupi bukti adanya kontrak kerja sama.

"Kalau konsumen di Indonesia mau mengiklan di Google, maka kontraknya berhubungan langsung dengan Google di Singapura secara online. Jadi tanpa melalui kantor perwakilan atau tenaga marketing di Indonesia," papar dia.

Baca: Tanpa Negosiasi, Ditjen Pajak akan Jerat Google Lewat Upaya Hukum

Dengan strategi tersebut, sambung dia, Google merasa bahwa mereka bukan lah BUT di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan di negara ini.

"Kalau pun Google lagi apes ada BUT di negara sumber penghasilan, paling implikasi kecil karena hanya menjalankan fungsi marketing support. Ganjarannya cost plus komisi, biaya diganti dan yang kena cuma komisinya yaitu delapan persen dari total penghasilan Google," jelas dia.


(AHL)