Pemerintah Diminta Telusuri Aliran Dana Rp18,9 Triliun

   •    Minggu, 15 Oct 2017 16:33 WIB
standard chartered
Pemerintah Diminta Telusuri Aliran Dana Rp18,9 Triliun
Illustrasi (ANT/Andika Wahyu).

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada migrasi besar-besaran dana dari Guernsey wilayah di kepulauan Channel Inggris ke Singapura. Migrasi tersebut disinyalir karena diawal 2016 Guernsey menerapkan Pertukaran Informasi secara otomatis tekait pajak atau CRS (Common Reporting Standard).

Laporan tersebut bukan tidak mendasar, karena saat ini tengah dilakukan investigasi mendalam secara bersama oleh MAS (Monetary Authority of Singapore) dan GFSC (Guernsey’s Financial Service Commission).

Tidak tanggung-tanggung dana WNI tersebut diperkirakan mencapai USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun. Migrasi tersebut dilakukan melalui lembaga keuangan Inggris Standard Chartered Plc (Standchart). Regulator keuangan Inggris FCA (Financial Conduct Authority) sebenarnya sudah mengetahui aktivitas transfer tersebut, hanya saja belum melakukan kajian mendalam.

Spekulasi bermunculan atas migrasi dana tersebut. Financial Times, 7 Oktober 2017, merilis bahwa nasabah WNI tersebut terkait dengan militer (TNI/Polri), walau rilis tersebut sudah dibantah oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ken Dwijugisteadi, Senin malam, 9 Oktober 2017 di Kantor Pusat DJP dibilangan Gatot Subroto, Jakarta. 

Menanggapi hal ini, Praktisi Perpajakan Ronsi B Daur menjelaskan ketidakpastian informasi membuat publik semakin bertanya ada apa sebenarnya dengan migrasi dana tersebut.

"Kalau pun benar bahwa migrasi tesrsebut dengan alasan pemberlakuan CSR di Guernsey, pertanyaanya kemudian muncul, mengapa memilih Singapura? Kedua negara tersebut sudah sejak lama sama-sama dikenal sebagai negara surga pajak," kata dia dalam rilis kepada media, Minggu 15 Oktober 2017. 

Tax haven countries adalah negara yang tarif pajaknya lebih rendah bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali  dibandingkan dengan negara lain dalam berinvestasi. Apabila modusnya demikian maka bisa dipastikan bahwa ini adalah penghindaran pajak (tax evasion). 

Sebaliknya, apabila mengikuti alur pemikiran dirjen pajak, bahwa migrasi tersebut dengan alasan karena Indonesia mau memberlakukan tax amnesty di 2016, maka ini dipastikan sebagai itikad baik dari individu yang melakukan migrasi dana.

Dia menegaskan tantangan buat DJP sekarang adalah bagaimana membuktikan 81 nama tersebut (62 sudah mengikuti program pengampunan pajak serta 19 disinyalir tidak mengikuti program pengampunan pajak). 

Di sini otoritas pajak Indonesia dalam hal ini DJP harus melakukan pemilahan dan membandingkan atas Surat Pengungkapan Harta (SPH) dibandingkan dengan data yang ada dalam dana migrasi tersebut, lalu demikian pula bagi ke-19 individu yang tidak mengikuti program pengampunan pajak.

"Memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini adalah demi terwujudnya rasa keadilan dan mau memastikan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 18 tentang Pengampunan Pajak, serta Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diberlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, sebagai tindaklanjut atas Undang-undang Pengampunan Pajak benar-benar ditegakkan, demi rasa keadilan, serta mebuat efek jera buat pengempang pajak," jelas dia. 

Ini adalah salah satu potensi pajak dipenghujung triwulan keempat tahun 2017. Agar pencapaian target penerimaan negara dari pajak sesuai APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun bisa menekan short fall. Seperti diketahui sampai akhir september 2017, pencapaian penerimaan pajak baru sekitar Rp770,7 triliun atau sekitar 60 persen dari target.

"Bagi ke 19 nama yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak, selain menerapkan pasal 18 UU Pengampunan Pajak, juga jerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money loundring), serta pasal 38 Undang-undang nomor 27 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kerjasama lintas departemen menjadi kunci keberhasilan atas migrasi dana tersebut," pungkas dia. 



(SAW)