Menkeu: Dunia Butuh Model Perpajakan Baru

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 22 Mar 2018 09:38 WIB
pajakperpajakanekonomi indonesia
Menkeu: Dunia Butuh Model Perpajakan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowadrojo dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Buenos Aires, Argentina (Foto: Kementerian Keuangan)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia saat ini memerlukan model perpajakan yang baru. Pasalnya, perpajakan tradisional berdasarkan keberadaan fisik suatu perusahaan sudah tidak relevan lagi di mana era digital ekonomi makin memperlihatkan kehadirannya.

Hal tersebut Ani, sapaan akrabnya, sampaikan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Buenos Aires, Argentina. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, dunia perlu merancang suatu model perpajakan dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi yang berkembang saat ini (significant economic presence).

"Forum G20 perlu mencari kebiijakan yang tepat dalam merespons perkembangan ekonoi digital," kata Ani, dalam keteragan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan kebijakan perpajakan harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital itu sendiri. Indonesia melalui forum G20 mendukung adanya upaya mengkaji cara pemungutan pajak yang adil bagi negara maupun bagi pelaku digital.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, di Buenos Aires, Argentina (Foto: Kementerian Keuangan)

Menurutnya keadilan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan dan menjaga level of playing field di semua sektor usaha. Saat ini terjadi persaingan tidak adil antara perusahaan digital dengan perusahaan konvensional, termasuk dalam perlakukan pajak.

"Semua Menteri Keuangan di dunia menghadapi tekanan tidak mudah yaitu tantangan teknis dan politis bagaimana memperlakukan pajak yang adil dan efektif terhadap ekonomi digital dan e-commerce," ujar dia.

Lebih jauh, dirinya mengatakan, Indonesia memperjuangkan posisi agar negara berkembang seperti Indonesia dapat memperoleh hak pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital baik yang beroperasi global seperti Facebook, Google, Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab dan lain-lain.

Sumber pajak dan kewajiban pajak ditentukan bukan oleh lokasi kantor pusat atau cabang, namun oleh significant economic presence. Indonesia juga akan terus menggunakan kerja sama internasional untuk memperjuangkan hak penerimaan pajak secara adil dan efektif dalam menghadapi upaya-upaya penghindaran pajak baik oleh perseorangan maupun oleh perusahaan.

"Pajak adalah sumber pembangunan yang sangat berharga bagi suatu negara. Indonesia juga menyatakan dukungan agar bantuan teknis dan legal untuk negara-negara kecil dan berkembang harus diberikan agar mereka mampu mendapatkan hak penerimaan pajak secara adil," pungkasnya.

 


(ABD)