Potential Loss Baru Bisa Dihitung jika Investor Daftar Tax Holiday

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 18 Apr 2018 19:23 WIB
tax holiday
<i>Potential Loss</i> Baru Bisa Dihitung jika Investor Daftar <i>Tax Holiday</i>
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. (FOTO: Medcom.id/Desi)

Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan adanya potensi kehilangan penerimaan pajak dari pemberlakuan revisi pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengaku pihaknya baru bisa menghitung potential loss tersebut apabila telah ada perusahaan atau dunia usaha yang mendaftar fasilitas ini.

"Sekarang belum bisa dihitung dong, itu kan suatu skema yang baru akan berfungsi kalau ada yang daftar," kata Suahasil di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Suahasil menjelaskan, tax holiday diberikan bagi jenis penanaman modal baru atau wajib pajak lama namun melakukan investasi baru, sehingga pihaknya belum memiliki hitung-hitungan berapa kiranya potensi kehilangan tersebut.

Dirinya mengatakan potensi kehilangan tersebut bisa dihitung setelah melihat bagaimana bisnis proses dari perusahaan yang investasi tersebut, kemudian bisa dilihat berapa pendapatannya (profit) dan juga biayanya.

"Profitnya berapa nanti kita bisa kalikan dengan tarif PPh badan, itu yang kita bebaskan dengan adanya tax holiday," ujar dia.

Kendati PPh badannya dibebaskan, lanjut Suahasil, pemerintah tetap akan mendapatkan penerimaan dari sumber pajak yang lainnya seperti pajak penghasilan (PPh) karyawan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan.

Potensi kehilangan juga akan berlaku dalam skema penurunan tarif PPh usaha kecil menengah (UKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen. Namun dirinya menambahkan, efek ke depannya yakni otoritas pajak akan menyasar banyak pelaku UKM lain yang ingin buka usaha kemudian ikut mendorong perekonomian nasional.

"Begitu juga yang UKM, kalau ada pengurangan tarif, tentu immediately ada yang berkurang," ujar dia.




Sementara itu, Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir pernah mengatakan dalam contoh yang diberikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, ada satu wajib pajak yang bisa memberikan sumbangan bagi PPh Rp400 miliar. Artinya, apabila banyak perusahaan besar yang mendaftar fasilitas fiskal tersebut maka mereka akan mendapat pembebasan pajak, sehingga dampak pada penerimaan pajak ke negara berkurang.

"Sudah dihitung, satu perusahaan kita bisa bilang Rp400 miliar," kata Iskandar dalam bincang media di Batam, Kamis, 12 April 2018.

Kendati demikian, kata Iskandar, dalam penyusunan revisi tax holiday, pemerintah juga melakukan analisis dampak kebijakan atau regulatory impact analysis (RIA) yang akan ada benefit yang jauh lebih besar yang bisa didapatkan dari perubahan fasilitas fiskal tersebut.

Dengan diberikannya kelonggaran pajak yang lebih besar, kata dia, diharapkan akan menarik investasi untuk mendorong sektor industri di Tanah Air, meningkatkan ekspor dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

"Kita ada RIA, selalu kebijakan itu benefit harus lebih besar dari cost-nya. Tax holiday memang membuat pendapatan pemerintah hilang, namun tujuan akhir untuk sejahterakan rakyatnya. Jadi kita enggak peduli for gone tax-nya, benefitnya lebih besar jauh karena buat industri kita dari hulu ke hilir semakin kokoh," jelas dia.

Revisi tax holiday tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dalam revisi tersebut, investor yang berinvestasi dalam 17 sektor yang telah diatur atau 154 kode baku lapangan industri (KBLI) akan mendapatkan fasilitas tax holiday dengan ketentuan sebagai berikut:

- Investasi Rp500 miliar hingga Rp1 triliun akan mendapatkan pembebasan PPh selama lima tahun.
- Investasi Rp1 triliun hingga Rp5 triliun akan mendapatkan pembebasan PPh selama tujuh tahun.
- Investasi Rp5 triliun hingga Rp15 triliun akan mendapatkan pembebasan PPh selama 10 tahun.
- Investasi Rp15 triliun hingga Rp30 triliun akan mendapatkan pembebasan PPh selama 15 tahun.
- Sisanya di atas Rp30 triliun akan mendapatkan pembebasan PPh selama 20 persen.
- Apabila sudah lewat dari 20 tahun maka akan ada penambahan dua tahun dengan bebas PPh 50 persen.

 


(AHL)