Dianggap Berisiko

BI Siapkan Aturan Komodo Bond

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 13 Apr 2018 07:16 WIB
bank indonesia
BI Siapkan Aturan Komodo Bond
Logo Bank Indonesia di Komplek Kantor Bank Indonesia, Jakarta (MI/ROMMY PUJIANTO)

Batam: Bank Indonesia (B?) tengah menyiapkan aturan terkait penerbitan surat utang yang diterbitkan oleh koorporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Komodo Bond. Aturan tersebut tentu dengan harapan bisa meminimalkan terjadinya risiko saat penerbitan surat utang.

Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makro dan Moneter B? Dody Budi Waluyo membenarkan penyusunan aturan tersebut sebagai langkah prudensial atau kehati-hatian dalam mengelola Utang Luar Negeri (ULN) terhadap risiko yang bisa ditimbulkan dari penerbitan Komodo Bond.

"Komodo bond ketentuanya masih dalam penyusunan. Kebijakan ini untuk menjaga kehati-hatian dalam berutang. Komodo bond adalah surat utang dalam bentuk rupiah yan settlement-nya dalam USD," kata Dody, di Batam, Kamis, 12 April 2018.

Menurut Dody settlement dalam bentuk USD atau ditawarkan ke investor luar baik residen maupun nonresiden berisiko terhadap nilai tukar rupiah serta juga investor pembeli. Hal ini dikarenakan apabila ada guncangan yang terjadi di pasar keuangan, bisa saja investor menarik dananya dan membuat likuiditas mata uang menjadi terganggu.

Oleh karenanya, otoritas moneter dinilai perlu mengatur agar risiko tersebut bisa diantisipasi agar utang yang dilakukan bisa dikelola dengan baik. Lebih jauh, Dody mengatakan, aturannya tidak akan jauh berbeda dengan penerbitan surat utang valas yang diterbitkan koorporasi nonbank.

"Kita atur mereka wajib mandatory hedging ratio. Dia harus jaga likuditas valas, dia harus punya rating. Itu kurang lebih diterapkan aturan yang sama untuk Komodo Bond," jelas Dody.

Seperti diketahui, Komodo bond adalah obligasi atau surat utang global berdenominasi rupiah. Saat ini, Komodo Bond baru diterbitkan oleh PT Jasa Marga Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

 


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA