Penerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak Tepat

   •    Senin, 09 Jul 2018 17:00 WIB
pajak
Penerapan Pajak Warisan dan Laba Ditahan Dinilai tak Tepat
Ilustrasi. Medcom.id/Rizal.

Jakarta: Rencana Kementerian Keuangan memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan dan pajak bagi warisan dinilai tidak tepat. Sebab, rencana itu dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.
 
"Kalau kita lihat rencana ini akan melemahkan perusahaan," kata Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Juli 2018.
 
Rizal mengatakan, selama ini perusahaan mengandalkan laba di tahan untuk memperkuat permodalan di tengah tingginya bunga perbankan.
 
"Manfaat laba ditahan ini juga untuk keleluasan dana bagi expansi ke depan bila diperlukan. Kalau terpaksa tidak ada laba ditahan, perusahaan terpaksa mencari pinjaman baru," katanya.
 
Rizal tak mempermasalahkan kebijakan konservatif, namun sebaiknya dunia usaha diberi insentif. Sebab, bila retained earnings menurun, perusahaan akan rentan terhadap krisis dan berpotensi ke arah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 
Terkait pajak warisan, Rizal mengatakan, kebijakan ini akan mendorong terjadinya arus modal keluar (capital flight) dari orang-orang kaya hingga berpindah kewarganegaraan.
 
"Mereka akan lari ke Singapura, Malaysia dan Hong Kong yang tidak ada undang-undang warisan. Jadi, mudaratnya mesti dipikirkan," ujar dia.

Baca: Langkah Pemerintah Tarik Pajak dari Perusahaan Asing

PSI menyarankan Kemenkeu mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek, konkret, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.
 
"Lebih baik Kemenkeu berpikir bagaimana supaya ada stimulus di perekonomian. Di tengah daya beli masyarakat yang melemah, bagaimana Kemenkeu mengambil kebijakan yang merangsang growth, konsumsi, dan daya beli sehingga side demand meningkat," ucap Rizal.
 
PSI optimistis, bila pemerintah mampu mendorong daya beli dan konsumsi, target pertumbuhan ekonomi pada 2019 yakni sebesar 5,4 persen-5,8 persen tidak terlalu sulit.

Seperti diketahui, dalam revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pemajakan atas laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak.
 
Sejauh ini, laba ditahan bukan merupakan obyek pajak (PPh Pasal 23). Laba ditahan baru bisa dipajaki apabila telah dibagikan kepada pemegang saham atau dalam bentuk dividen.
 
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan pajak bagi laba ditahan untuk mengurangi uang pasif dan mendorong dana tersebut tetap diinvestasikan.




(FZN)


Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

3 hours Ago

Perang dagang yang kini tengah berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok secara langs…

BERITA LAINNYA