Tidak Ikut Amnesti Pajak

DJP Kemenkeu Beri Keringanan Tarif bagi Penghasilan Rp4,8 Miliar

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 21 Sep 2017 09:31 WIB
tax amnesty
DJP Kemenkeu Beri Keringanan Tarif bagi Penghasilan Rp4,8 Miliar
Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan pengenaan sanksi atau konsekuensi bagi wajib pajak yang ikut amnesti pajak namun tidak mendelarasikan seluruh hartanya atau wajib pajak yang tak ikut amnesti pajak sama sekali. Aturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2017.

Namun dalam PP tersebut, ada keringanan sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto hingga batas Rp4,8 miliar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, mereka yang tergolong dengan penghasilan tersebut akan diberikan keringanan 1/2 tarif.

"PP ini juga memberikan insentif atau keringanan bagi golongan orang pribadi atau badan yang penghasilan bruto dari usaha atau pekerjaan bebas itu sampai dengan Rp4,8 miliar," kata Hestu, di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu 20 September 2017.

Keringanan juga diberikan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas paling banyak Rp632 juta secara bruto. Atau wajib pajak yang memiliki penghasilan gabungan (bruto) paling banyak Rp4,8 miliar.

Misalnya jika dijumlah dari penghasilan usaha bebas dan usaha lainnya seperti sewa kos atau deposito bunga jika ditotal tak lebih dari Rp4,8 miliar. Adapun tarif normal bagi wajib pajak di luar golongan ini maka akan dikenakan 25 persen untuk badan serta 30 persen untuk orang pribadi.

Jika golongan berpenghasilan tak lebih dari Rp4,8 miliar ini diberikan keringanan tarif maka tarif yang dikenakan yakni sebesar 12,5 persen baik untuk badan maupun orang pribadi. Sebab, tambahnya, wajib pajak dalam golongan ini masih perlu dibina dan dikembangkan, sehingga tidak dibebani pajak yang tinggi.

"Kalau ada (menunjuk wartawan) masuk di kriteria ini, ada aset yang belum dimasukkan ke dalam amnesti pajak maka tarifnya enggak akan 30 persen, tapi 12,5 persen," pungkas Hestu.


(ABD)