Perppu AEoI

Data Nasabah Disalahgunakan, Sanksi Menanti Pegawai Pajak

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 19 May 2017 13:11 WIB
aeoi
Data Nasabah Disalahgunakan, Sanksi Menanti Pegawai Pajak
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) keterbukaan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan sudah diterbitkan. Pegawai pajak yang menyalahgunakan data nasabah pun siap-siap akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau aparat pajak benar dalam melakukan tugasnya, itu tidak bisa mencari-cari masalah. Tapi sudah ada juga di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kalau dia menyalahgunakan, bahkan membuka rahasia, itu pidana," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Darmin menambahkan, walaupun bendahara negara (Kementerian Keuangan) maupun jajarannya memahami hukum Perppu keterbukaan informasi pajak, tetap saja tidak boleh disalahartikan. "‎Tentu kami menginginkan pasangan (aturan) ada. Jadi memang sudah jelas ada aturannya," tegas Darmin.

Meski demikian, dia mengimbau Kemenkeu harus menyiapkan aturan pelaksana yang nantinya bakal mencakup kewenangan pelaporan data yang bukan ke perorangan, tapi langsung kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Jadi bagaimana caranya, supaya otomatis DJP (yang mendapatkan data itu). Bukan pejabat pajak. Nah ini akan diatur. Kami tahu, orang takut juga kalau data dia dibuka," papar Darmin.




Sekadar informasi, berdasarkan beleid Perppu AEoI yang didapatkan dari laman resmi ‎peraturan.go.id, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya, dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mekanisme elektronik, dalam pasal tiga ayat empat disebutkan LJK memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaporkan ke OJK sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sementara OJK memiliki waktu 30 hari sebelum batas berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional. Sedangkan untuk mekanisme non-elektronik, dalam pasal tiga ayat empat dikatakan LJK memiliki waktu empat bulan setelah akhir tahun kalender untuk melaporkan pada Dirjen Pajak.

Sedangkan dalam pasal enam ditekankan Menteri Keuangan dan pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara pedata, Begitu juga untuk pimpinan dan pegawai OJK serta LJK.

Untuk pasal tujuh menekankan bahwa pimpinan atau pegawai LJK yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi, bukti dan keterangan akan kena hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk lembaganya akan dikenakan denda paling banyak Rp1 miliar.

Begitu juga untuk orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya akan kena denda kurungan paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.

 


(AHL)