Pemerintah Bakal Ubah Aturan Tax Holiday

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 13 Mar 2018 15:00 WIB
tax holiday
Pemerintah Bakal Ubah Aturan <i>Tax Holiday</i>
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok : AFP).

Jakarta: Pelaku usaha akan kembali diberikan kemudahan oleh pemerintah lewat pemberian kebebasan bayar pajak dalam waktu tertentu (tax holiday). Aturan tax holiday akan diubah supaya bisa menghasilkan kenaikan penerimaan negara. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani‎ Indrawati mengatakan, salah satu insentif tax holiday yang akan diberikan oleh pelaku usaha adalah membebaskan pajak secara penuh. "Tax holiday satu rate, jadi 100 persen pasti dapat," kata Sri Mulyani, ‎ditemui di Kanwil DJP WP Besar Sudirman, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Tak hanya itu, pemberian waktu insentif tak holiday pun akan diatur. Pemberiannya akan dijalankan berdasark‎an jumlah investasi yang bakal dikeluarkan. "Jangka waktu berdasarkan jumlah investasi. Kalau di atas Rp30 triliun bisa di atas 20 tahun," jelas Ani biasa dia disapa.

Hingga saat ini, insentif tax holiday diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sebagai revisi dari aturan lama. 

Pada kebijakan tersebut, insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan diberikan sebesar 10 persen hingga 100 persen, jangka waktunya sekitar 5 hingga 20 tahun.

Pengubahan aturan tax holiday, Ani mengaku, dalam satu paket insentif fiskal yang akan keluar di April 2018, seperti revisi pemberian pengurangan pajak (tax allowance), pengurangan PPh untuk UMKM dan perusahaan RnD. 

"Ini tujuannya agar dunia usaha confident. Pemerintah punya komitmen yang tidak bisa dipertanyakan lagi untuk invstasi dan memberikan kemudahan simplifikasi, dan kepastian. Untuk tax holiday sebelumnya tidak seperti itu," sebut dia.

Untuk tax holiday dan tax allowance yang akan dikeluarkan, ‎sambung Ani, bakal jauh lebih baik dari tiga negara yang dekat dengan Indonesia, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. "Kami lakukan benchmarking dan jauh lebih baik dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kami berikan," pungkas dia.



(SAW)