Revisi Tax Holiday Diyakini Bangkitkan Gairah Sektor Industri

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 12 Apr 2018 19:01 WIB
tax holiday
Revisi <i>Tax Holiday</i> Diyakini Bangkitkan Gairah Sektor Industri
Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir (kanan). (FOTO: Dokumentasi BI)

Batam: Pemerintah telah merevisi insentif tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan bagi dunia usaha. Revisi tersebut diyakini akan memberikan dorongan bagi sektor industri nasional agar tumbuh lebih tinggi saat ini.

Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional sejak 2015 mengalami penurunan. Pada tahun lalu, kontribusinya hanya sekitar 20,2 persen pada produk domestik bruto (PDB).

Padahal, kata Iskandar, apabila ekonomi suatu negara ingin masuk dalam tingkat yang lebih maju, maka pertumbuhan sektor industrinya haruslah lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

"Kalau kita terbalik, artinya pertumbuhan sektor lainnya lebih cepat dari industri, artinya bahwa memproses SDA itu lebih lambat dibandingkan meng-extract SDA, akibatnya nilai tambah ekonomi menjadi lebih rendah, padahal untuk mendorong produktivitas suatu negara, dia harus dorong sektor industrinya," kata Iskandar dalam bincang-bincang media di Batam, Kamis, 12 April 2018.

Iskandar mengatakan, pertumbuhan industri yang makin rendah diperparah dengan komposisi ekspor yang dalam dua tahun terakhir didominasi oleh bahan baku yakni kontribusinya hingga 70 persen dari total ekspor. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan industri nasional, bahan baku yang diperlukan selama ini mesti diimpor dari negara lain, karena tak bisa disediakan dari dalam negeri. Oleh karenanya, pemerintah ingin agar kondisi tersebut diperbaiki dengan menyediakan bahan baku dari lokal.

"Kalau enggak mengembangkan industri, maka ketergantungan bahan baku impor pada industri ini sangat tinggi, sehingga daya saing industri kita jadi lebih rendah," tutur Iskandar.

Dirinya mengatakan untuk mendorong penegmbangan industri dalam negeri, pemerintah mencoba menarik investasi sebanyak-banyaknya, terutama investasi yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif fiskal berupa tax holiday yang telah direvisi. Selama ini, insentif tersebut tak banyak diminati lantaran dalam ketentuan terdahulu, pembebasan yang diberikan menggunakan layer yakni bisa 10-100 persen yang dibebaskan pajaknya. Kemudian, waktu pembebasan pajaknya yakni lima tahun dinilai relatif pendek.

"Dulu hanya dapat 10-20 persen, waktu lima tahun, begitu beroperasi sudah mau habis insentifnya," tutur dia.

Sementara aturan yang berlaku saat ini, bagi dunia usaha di sektor hulu yang merupakan industri pionir berinvestasi melalui layanan single submission, kemudian mendaftar fasilitas tax holiday dan sektor usahanya termasuk dalam 154 kode baku lapangan industri (KBLI) yang ada di dalam sistem, maka secara otomatis tentu dia akan mendapatkan fasilitas tersebut, tentunya dengan nilai investasi paling sedikit Rp500 miliar maka akan dapat tax holiday selama lima tahun, dan investasi di atas Rp30 triliun akan mendapat tax holiday selama 20 tahun.

Mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ini mejelaskan dengan memberikan insentif pada industri hulu, maka akan meringankan industri hilir, karena bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah sehingga bisa lebih kompetitif.

"Kita yakin dengan sistem insentif yang dia dapat, maka hilirnya pun akan dapat. Jadi dalam suatu mata rantai kita dalam konteks hulu ke hilir, kalau hilirnya ambil bahan baku ke hulu ini , maka hilirnya ini mendapat insentif dari hulu ini berupa harga barang yang lebih murah dan itu akan mendorong industri nasional lebih kompetitif," jelas Iskandar.

 


(AHL)