Keberhasilan Amnesti Pajak Jadi Sinyal Perbaikan Peringkat S&P

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 13 Oct 2016 19:24 WIB
tax amnesty
Keberhasilan Amnesti Pajak Jadi Sinyal Perbaikan Peringkat S&P
Pengamat Ekonomi Aviliani (FOTO ANTARA/Nailin In Saroh)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberhasilan program pengampunan pajak atau amnesti pajak seharusnya bisa membuat iklim investasi di Indonesia lebih baik. Hal ini seharusnya akan memengaruhi Standard & Poor's (S&P) untuk memberikan peringkat investment grade atau layak investasi bagi Indonesia.

Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, lembaga pemeringkat internasional itu harus memberikan peringkat yang lebih baik bagi Indonesia. Apalagi jika melihat berbagai indikator ekonomi yang ditargetkan pemerintah mampu tercapai dengan baik.

"Mestinya di dalam peringkat kita akan lebih baik. Sebab dengan adanya amnesti pajak kita berhasil mendapatkan cukup besar, indikator ekonomi juga on the track. Bahkan dengan adanya pemotongan anggaran kredibilitas pembangunan kita jadi lebih baik," kata Aviliani, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (13/10/2016).

Baca: DJP: Ikut Amnesti Pajak Bukan Lagi Aib yang Harus Ditutupi

Dirinya menambahkan, aliran dana masuk dari amnesti pajak juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor riil. Dengan demikian S&P akan melihat ini sebagai suatu keberhasilan pemerintah karena juga menghindari terjadinya kelebihan dana di pasar modal.


Sumber: Pajak


"Itu sebenarnya saatnya setelah kita sukses di amnesti pajak seharusnya cukup banyak yang melakukan amnesti pajak, tinggal bagaimana kita memanfaatkan uang yang ditebus. Mesti repatriasi tidak sesuai harapan kita tapi mungkin ke depan masuknya enggak akan terlalu signifikan," jelas dia.

Perbaikan peringkat, lanjut dia, bisa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus membuka kesempatan bagi swasta guna berinvestasi tanpa terganggu proses peraturan yang ada.

"Kita masih punya masalah dengan pengadaaan barang yang masuknya ke infrastruktur dan sekarang ini masih banyak hambatan-hambatan. Ini yang menurut saya kesulitan swasta masuk, mungkin bisa didanai swasta dulu baru pemerintah mengangsur ke swasta," pungkasnya.

 


(ABD)