Kenakan Pajak

Pemerintah Perlu Berikan Kepastian bagi e-Commerce

Angga Bratadharma    •    Rabu, 06 Sep 2017 14:07 WIB
pajake-commerce
Pemerintah Perlu Berikan Kepastian bagi <i>e-Commerce</i>
Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menyebut kebijakan menarik pajak ke industri e-commerce terbilang belum tepat jika ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak sekarang ini. Bahkan, pemerintah perlu memiliki regulasi atau aturan yang komprehensif agar e-commerce tetap lancar menjalankan aktivitas bisnisnya.

"Jika tujuannya untuk menutup kekurangan penerimaan pajak maka selain terlalu pendek waktunya dan kemungkinan bisa mengecilkan (bisnis) e-commerce," ungkap Yustinus, dalam sebuah program di MetroTV, Jakarta, Rabu 6 September 2017.

Ia berpendapat, pemerintah saat ini memiliki kesempatan untuk menyempurnakan aturan yang baik dan terintegrasi agar e-commerce bisa lebih terintegrasi dari aspek keuangan dan kewajiban pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pemerintah memiliki kesempatan untuk aturan lebih baik dan terintegrasi. Supaya e-commerce memiliki kepastian hukum karena e-commerce padat modal dan mobile sehingga butuh aturan yang komprehensif. Tapi modelnya perlu berbeda dengan aturan konvensional," ujar Yustinus.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan ‎pajak baru mencapai Rp686 triliun di akhir Agustus 2017. Angka itu baru mencapai 53,5 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.

"Kumulatif Rp686 triliun. Penerimaan kita tahun lalu 46 persen atau Rp623 triliun dan kita sekarang 53,5 persen. Jadi ada perbedaan 7,5 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Pertumbuhan sampai sekarang ini 10 persen," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Dari total sebanyak Rp686 triliun, Hestu menguraikan, terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp387 triliun, PPn dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp267 triliun, PPh Migas sebesar Rp35 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp4,3 triliun.‎

Namun, jika dibandingkan dengan penerimaan di Agustus 2017 maka mengalami penurunan menjadi Rp85 triliun, bila dibandingkan dengan Agustus 2016 yang mencapai Rp87 triliun.  "Jadi ada selisih R‎p2 triliun. Penerimaan sementara, mungkin ada yang masuk buku merah. Agustus lebih sedikit rendah bila dibanding tahun lalu," papar Hestu Yoga.

Hestu Yoga mengaku, Ditjen Pajak Kemenkeu sangat sulit memperoleh penerimaan pajak di September tahun ini, jika dibandingkan dengan September 2016. Hal itu terjadi lantaran pada tahun lalu ada program pengampunan pajak yang dijalankan oleh pemerintah.

"Kecuali ada yang mau bayar Rp90 triliun. Sampai akhir tahun kita akan ekstra effort. Semakin wajib pajak harus ikut lagi bayar pajak, yang bayar amnesti pajak harus komitmen. Tentunya bayar pajak tidak sesuai yang amnesti pajak," pungkasnya.

 


(ABD)