Menkeu Kaji Ulang Insentif Pajak tak Efektif Bagi Dunia Usaha

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 06 Sep 2017 18:53 WIB
pajak
Menkeu Kaji Ulang Insentif Pajak tak Efektif Bagi Dunia Usaha
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengkaji insentif pajak bagi dunia usaha yang selama ini penerapannya dinilai tidak efektif. Dirinya telah menugaskan Ditjen Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk meninjau ulang kebijakan insentif pajak.

Ani mengatakan banyak di antara insentif mulai diberikan sejak dia menjabat pertama kali menjadi Menteri Keuangan di era KIB 1 tahun 2005. Namun, ketika dilihat tak banyak pengusaha yang memanfaatkannya.

Insentif-insentif tersebut berupa tax holiday, tax allowance, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri khusus, Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan.

"Kita melihat ada sebagian yang penggunaannya masih terbatas. Kita sudah minta Ditjen Pajak dan BKF untuk melihat secara keseluruhan policy mengenai insentif pajak," kata Ani ditemui di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 September 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta agar seluruh tim melihat dan mengevaluasi mengapa insentif tersebut tak diminati atau tak laku. Bahkan, kata Ani, ada insentif yang telah diluncurkan sejak 2005 lalu, namun peminatnya hingga kini hanya lima perusahaan.

Oleh karenanya dia bakal mendengar masukan-masukan dari Kadin, Apindo, Hipmi untuk bisa mengetahui dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Apakah hambatannya datang dari pemerintah atau perusahaan yang tak bisa memaksimalkan peluang.

"Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk evaluasi sehingga nanti kita lihat 'oh ternyata insentifnya sudah benar tapi ada halangan di luar pajak' itu bagus untuk kita identifikasi. Tapi kalau bilang, bu insentifnya dianggapnya menarik tapi enggak cocok lagi, kita harus dengarkan itu," jelas dia.


(AHL)