DPR Terima Laporan RAPBN dan RKP 2018

Desi Angriani    •    Selasa, 11 Jul 2017 15:14 WIB
rapbn
DPR Terima Laporan RAPBN dan RKP 2018
Illustrasi. MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang Paripurna DPR RI menerima laporan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Tema RKP 2018 yang diajukan pemerintah ialah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan  dengan fokus ke bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman, pariwisata, ketahnana energi, infrastruktur hingga penanggulangan kemiskinan.

Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin mengatakan, asumsi dasar makroekonomi dalam RAPBN 2018 yang disepakati antara lain; petumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, laju inflasi 2,5-4,5 persen, nilai tukar rupiah 13.300-13.500, tingkat bunga SPN-3 bulan 4,8-5,6  persen, harga minyak mentah indonesia 45-55 USD per barel, Lifting mintak bumi 771-815 ribu barel per hari, Lifting gas bumi 1.194-1.235 ribu per barel.

"Seluruh laporan-laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018 dan RKP Tahun 2018 dalam rapat kerja tanggal 5 Juli 2017," katanya dala sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Sementara itu, target pembangunan dalam tahun 2018 dengan proyeksi angka pengangguran 5,0-5,3, kemiskinan 9,5-10,0, indeks gini ratio 0,38 dan indeks pembangunan manusia 71,50.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mencabut subsidi tersebut. Pemerintah juga diminta untuk menjamin ketersediaan subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg). Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.


(SAW)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA