Bappenas Nilai Pengalihan Subsidi BBM Tepat Kurangi Ketimpangan

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 20 Jul 2018 07:13 WIB
pertumbuhan ekonomibappenasekonomi indonesia
Bappenas Nilai Pengalihan Subsidi BBM Tepat Kurangi Ketimpangan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (MI/IMMANUEL ANTONIUS)

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai langkah pemerintah yang mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tepat. Langkah ini dinilai mampu mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat dan nantinya bisa mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kebijakan subsidi harga, terutama subsidi BBM bisa mengurangi kemiskinan, iya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, dalam diskusi di Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh rasio gini Pada Maret 2018 adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan September 2017 yang sebesar 0,391.

Namun, Bambang mengatakan, dalam subsidi BBM penyaluran bantuan akan tidak tepat kepada mereka yang membutuhkan karena semua orang bisa membeli BBM. Pasalnya orang yang masuk kategori kemampuan secara ekonomi tinggi bisa membeli BBM sebagaimana mereka yang golongan bawah.

"Karena subsidi BBM itu kalau tidak ada pembatasan maka bisa dinikmati tidak hanya oleh 40 persen terendah tapi dinikmati juga oleh 20 persen tertinggi. Ketika yang 20 persen tertinggi menikmati, maka akibatnya apa? Income riil dia akan naik lebih tinggi," jelas dia.

Lebih lanjut, Bambang menyebut, jika kondisi ini dibiarkan, orang yang sebenarnya memiliki pendapatan lebih akan mengeluarkan biaya yang sedikit. Sementara bagi yang memiliki pendapatan rendah, biaya yang dikeluarkan sama sehingga memerlukan skema bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Kalau kebijakannya salah, ekonomi 20 persen teratas akan meningkat cepat, walaupun 40 persen terbawah meningkat, sehingga menimbulkan ketimpangan. Karena itu pemerintah beralih dari yang subsidi harga yang kadang-kadang tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung tepat sasaran," pungkasnya.

 


(ABD)