Pertemuan IMF-WB

Strategi Pembiayaan saat Bencana Siap Meluncur

Suci Sedya Utami, Ade Hapsari Lestarini, Eko Nordiansyah, Annisa ayu artanti    •    Selasa, 09 Oct 2018 10:27 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesiaIMF-World Bank
Strategi Pembiayaan saat Bencana Siap Meluncur
Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara (FOTO: Metro TV)

Nusa Dua: Pemerintah berencana meluncurkan Disaster Risk Financing and Instrumen Strategy yang harapannya bisa meminimalisir kerugian ketika terjadi bencana alam di Tanah Air. Disaster Risk Financing and Instrumen Strategy merupakan di antara langkah pemerintah selain menggunakan instrumen APBN untuk menyelesaikan persoalan bencana alam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Disaster Risk Financing and Instrumen Strategy adalah cara berpikir besar mengenai penggabungan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun kemampuan menolong diri sendiri ketika terjadi bencana.

"Seluruh sumber daya yang ada itu baik sumber daya fiskal, private sector, dan komunitas yang didalamnya ada rumah tangga, dan seterusnya. Besok kita luncurkan (Disaster Risk Financing and Instrumen Strategy) yang merupakan bagian dari pertemuan IMF-WB," kata Suahasil, dikutip dalam sebuah program Metro TV, Selasa, 9 Oktober 2018.

Suahasil menambahkan permasalahan risiko bencana sudah sering dibahas, baik dalam konteks dunia maupun dalam ranah ASEAN. Untuk di Indonesia, lanjutnya, pemerintah memiliki mekanisme on call. On call bisa dipergunakan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana lalu dibutuhkan anggaran lebih guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, lanjut Suahasil, mendukung penuh pengucuran anggaran untuk menyelesaikan bencana alam yang terjadi. "Ada anggaran rutin untuk operasional rutin, tapi ketika terjadi bencana ada yang namanya on call. Kemenkeu dukung dan tentu juga sudah melihat ruang fiskal dan laporan ke Presiden," tuturnya.

Namun, tambahnya, persoalan tidak selesai sampai di situ. Biasanya ketika tanggap darurat selesai, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi dari sebuah wilayah yang terkena dampak musibah. Di titik ini, butuh solusi yang tepat agar dari sisi anggaran dan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi lebih cepat terlaksana.

"Setelah tanggap darurat, fokus juga terganggu dengan prioritas lain yang sudah dianggarkan. Contoh waktu saya ke Padang, salah satu pejabat pemprov mengatakan ada jembatan di Sumbar belum dibangun usai gempa. Ternyata karena terganggu dengan pioritas lain. Di sini Indonesia akan meluncurkan Disaster Risk Financing and Instrumen Strategy," pungkasnya.

 


(ABD)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

2 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA