Cegah Penghindaran Pajak ke Luar Negeri, Kemenkeu Revisi Aturan CFC

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 21 Apr 2017 12:48 WIB
pajak
Cegah Penghindaran Pajak ke Luar Negeri, Kemenkeu Revisi Aturan CFC
Ilustrasi gedung Kemenkeu. (FOTO: ANTARA/Ismar Patrizki)

Metrotvnews.com, Belitung: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal merevisi aturan terkait perlakuan penghasilan dari perusahaan terkendali di luar negeri yang dimiliki oleh wajib pajak Indonesia (Controlled Foreign Company/CFC).

Aturan yang bakal direvisi yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/pmk.03/2008. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan rencanya revisi aturan tersebut akan dilakukan di kuartal II tahun ini.

"Sekarang sudah ada PMK-nya, tapi mungkin kita akan lakukan perubahan di PMK agar lebih enforcable," kata Suryo dalam pelatihan media di Belitung, seperti diberitakan Jumat 21 April 2017.

Revisi tersebut dasarnya untuk mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari perusahaan di negara yang tingkat pajaknya lebih rendah.

Baca: Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Mengatasi Penghindaran Pajak

Suryo menyebutkan, selama ini banyak orang yang berinvestasi di luar negeri dengan tujuan mendapatkan return yang nantinya berujung pada pengenaan dividen. Namun, sayangnya dividen tak pernah sampai ke Indonesia.

"Yang jadi concern kita itu adalah dia investasi di berbagai negara tapi tidak pernah mnerima dividen, dia menggunakan SPV untuk menerima dividen. Karena kan dividen itu sudah dipotong pajak oleh negara yang bersangkutan," ujar dia.

Salah satu poin yang direvisi merupakan periode waktu penyampaian dividen. Dalam PMK diatur pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh badan usaha untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Atau pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri itu tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh. Nantinya mereka wajib memasukkan dividen dalam SPT saat tahun dividen diperoleh.

Baca: Mengenal Tiga Skema Pertukaran Informasi Perpajakan Dunia

Selain itu, syarat kepemilikan saham 50 persen olah WNI di perusahaan luar negeri yang diatur dalam PMK, yang juga dmerupakan turunan dari UU Pajak Penghasilan (PPh) pun akan dikaji ulang lebih spesifik.

Sebab, di negara lain, kepemilikan 10 persen pun, otoritasnya sudah memiliki kewenangan untuk mengontrol akivitas dan pajaknya.

Lebih jauh jika poin ini pun akan coba dimasukkan dalam revisi UU PPh yang diperkirakan tahun depan.

"Untuk sepanjang PMK masih bisa cover, ya nanti cover, tapi kalau UU mau mengubah dari 50 persen jadi 10 persen, ya UU kita perbaiki dulu. Revisinya terkait waktu dan 50 persen yang dimaksud seperti apa sih detailnya," jelas dia.

 


(AHL)

Menko Darmin Jamin Indonesia Tidak Tambah Utang
Bank Dunia Dorong Investasi

Menko Darmin Jamin Indonesia Tidak Tambah Utang

1 hour Ago

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam pidatonya berjanji bakal mengupayakan berbagai investasi…

BERITA LAINNYA